Mirip pertandingan sepak bola, setelah kalah 15 tahun, kini kubu Soeharto melancarkan serangan balik. Si mantan mantu telah menjadi orang nomor satu, bersama Fadli Zon, playmaker utama rezim, saat ini sedang ngosak-ngasik lapangan tengah sejarah. Penetapan sang tiran sebagai pahlawan nasional bukanlah tujuan utama atau gol dalam sepakbola.

Dalam taktik tiki-taka, penguasaan bola adalah kunci kemenangan. Begitu pula, hegemoni narasi sejarah yang sedang diupayakan, tak lain adalah siasat militerisme kembali bercokol.

Belum lama khalayak dipaksa sibuk lantaran ontran-ontran proyek Sejarah Nasional Indonesia (SNI) berlanggam positif. Pada peringatan Hari Pahlawan, setahun usia pemerintahan Prabowo, publik lagi-lagi dibuat geram. Bak operan ciamik, Menteri Zon, sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menabalkan mantan mertua Prabowo sebagai pahlawan.

Tentu manuver itu bikin berang. Aksi protes menolak Soeharto jadi pahlawan berkobar hampir di seantero negeri. Sayang, semua keberatan tak direken.

Masih dalam skema strategi tiki-taka, ketika dua pemain yang kuasai bola mengalami tekanan, pemain lain harus muncul sebagai opsi bola bergulir. Selagi proyek penulisan sejarah milyaran makin berlarat-larat jauh dari kata selesai, saatnya hajat culas lain tampil.

Sang playmaker Fadli Zon tahu betul cara memanfaatkan situasi terjepit menjadi blessing in disguise: mengalihkan sorot publik dengan menabalkan pahlawan nasional nan kontroversial.

Rezim Berangasan, Alihkan Pikiran

Senin, 10 November 2025, di Istana Negara, Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh nasional. Dua di antaranya adalah Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo, keduanya merupakan purnawirawan Jenderal Angkatan Darat (AD).

Detik per detik penganugerahan dapat diakses melalui kanal YouTube Sekretariat Negara. Dalam keterangan saat pemberian tanda jasa kepada ahli waris, peran keduanya selama masa revolusi dibeberkan. Tanpa menyinggung kiprah berangasan setelah Geger 65.

Padahal, enam dekade sebelum hari penahbisan, usai G30S pecah, dua perwira tinggi AD itu saling bahu membabat kaum komunis di Jawa Tengah. Ribuan mayat bergelimpangan di sungai, puluhan ribu warga diringkus, dan teror mencekam di pedalaman kampung adalah tanggung jawab rantai komando Soeharto-Sarwo.

Jika membuka warta sezaman, sudah pasti kita bertemu kabar riuh rendah rakyat sambut pasukan di bawah komando Sarwo. Kaum kapiran kala itu hanya berpengharapan tunggal: tanggalnya upaya kup kaum komunis. Kira-kira begitulah prakondisi penumpasan antikomunis di Jawa Tengah dan Yogyakarta setelah penculikan beberapa perwira tinggi.

Masih berkaitan dengan operasi keluar-masuk tentara di wilayah rural, kita bisa menyimak penuturan John Roosa dalam Riwayat Terkubur (2024). Profesor sejarah itu menyebut kampanye antikomunis AD sebagai Operasi Mental, bukan sekadar konflik horizontal. Mulai Oktober 1965 tentara menggelar operasi militer selain perang.

Saat itu, tentara tak hanya berseru di radio, tapi juga dengan gagah menenteng megaphone ke kampung-kampung kabarkan informasi rekaan guna ledakkan emosi jelata. Bukan mengherankan jika buku-buku terbitan Orde Baru berkesimpulan bahwa pembantaian pascaG30S murni karena amuk rakyat.

Dalam rancang bangun logika yang sama pula, 60 tahun usai peristiwa, Menteri Zon, sekaligus Ketua Dewan Gelar—lagi-lagi–menyangkal Soeharto terlibat pembantaian. Beberapa hari sebelum hari penahbisan pahlawan, ia menyapu bersih fakta sejarah.

“Nggak pernah ada buktinya, kan nggak pernah terbukti (Soeharto) pelaku genosida apa, gak ada. Saya kira nggak ada,” tutur Zon di depan wartawan. Gelagat Menteri Zon plek-ketiplek dengan pendahulunya, Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak 1983.

Itu artinya, penghasutan, penangkapan, maupun pembantaian massal para perwira lapangan seperti Sarwo hanya isapan jempol belaka. Jika para operatornya saja tak bisa tersentuh hukum, sudah pasti si mandor bakal lebih tak terjangkau. Kacau.

Negara Memunggungi Sejarah

Kendati sudah lebih setengah abad peristiwa, negara tak pernah beriktikad selesaikan sengkarut kasus G30S 1965. Berbanding terbalik dengan nihilnya kemauan negara; penelitian-penelitian sejarah sedekade ini terus mengalami perkembangan. Beragam perspektif dan bentuk terus bermunculan.

Satu dekade silam, sejarawan sekaligus mantan peneliti LIPI, Asvi Warman Adam di harian Kompas (30 September 2015) bentangkan tonggak-tonggak historiografi Geger 1965 selama setengah abad. Menurutnya, telah ada lima gelombang penelitian yang berupaya singkap tabir persoalan.

Fase pertama, perdebatan masih berkisar tentang siapa dalang di balik peristiwa. Fase kedua, saat rezim Soeharto berkuasa penuh, narasi masa lalu katut dalam arus monopoli negara. Fase ketiga, ditandai tumbangnya Orde Baru, narasi sejarah dari sisi para korban mencuat. Fase keempat, ditandai terbitnya Dalih Pembunuhan Massal (2008) karya John Roosa, hasil penelitian lebih menukik mengajak menuding para pelaku kejahatan. Fase terakhir, pemutaran film Jagal (2012) dan Senyap (2014), giliran para eksekutor maupun keluarga korban pembunuhan berkesaksian.

Tak genap dua bulan setelah artikel Asvi muncul, terpicu kedua karya sineas Joshua Oppenheimer, kelompok kecil rakyat peduli HAM menggelar International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965). Pengadilan performatif yang diselenggarakan di Den Haag pada 10–13 November 2015.

Kendati tak berkekuatan hukum, tapi inilah momen pertama kalinya, baik para korban maupun pelaku kejahatan HAM, berbicara terus terang. Tak hanya saling tukar tutur, tapi duduk setara. Sampai IPT 1965 digelar, tercatat belum pernah ada forum semacam ini di dalam negeri.

Nursyahbani Katjasungkana dan Todung Mulya Lubis, bagian tim IPT 1965, seperti dilansir Tempo (22 November 2015), menuturkan jika maksud penyelenggaraan IPT 1965 agar pemerintah Indonesia tak lagi berpura-pura tuli.

Namun, belum sempat keluar putusan akhir IPT 1965 dari Den Haag. Pada 18–19 April 2016 Simposium Nasional bertajuk “Membedah 1965, Pendekatan Kesejarahan” berlangsung di Jakarta. Pertemuan di hotel Aryaduta itu terselenggara berkat restu dari beberapa instansi negara, seperti Kemenko Polhukam maupun Lemhannas.

Walau kemudian Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo (2016–2022), sekaligus Ketua Panitia Pengarah Simposium, dalam keterangannya dengan majalah Tempo (15 Oktober 2017), menyangkal keterlibatan institusi negara.

Namun, fakta yang tak bisa disangkal adalah bekas luka di tiap benak korban atau keluarga yang hadir di Simposium Nasional. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan membuka dengan pidato nirempati.

“Kami awalnya kecewa dan merasa tidak yakin simposium ini hasilnya sesuai dengan harapan korban.” Kendati Luhut bilang jika acara ini merupakan keseriusan pemerintah tuntaskan kasus G30S, tapi “Kami tidak sebodoh itu. Jangan ada pikiran pemerintah akan minta maaf,” tandas purnawirawan AD berpangkat Jenderal itu.

Jalannya seluruh rangkaian Simposium dapat disaksikan di kanal YouTube Dewan Pers Official. Di penghujung acara, Sidarto Danusubroto, Dewan Pertimbangan Presiden, sekaligus penasihat tim panitia, menyimpulkan, “Kita mengakui terjadinya ‘aksi horizontal’ dalam tragedi 1965. Namun demikian kita harus mengakui keterlibatan Negara,” ucapnya lugas.

Lebih lanjut, Sidarto berpengharapan agar langkah-langkah rehabilitasi umum terhadap korban pelanggaran HAM dapat berjalan. Ia menandaskan bahwa negara harus mampu “mengembalikan hak sipil dan hak warga negara sepenuhnya tanpa diskriminasi, sesuai dengan rekomendasi Mahkamah Agung, DPR RI, dan Komnas HAM.”

Simposium Nasional itu bikin telinga kubu konservatif panas. Diinisiasi oleh Letnan Jenderal (Purn.) Kiki Syahnakri acara bertajuk “Simposium & Apel Akbar Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” digelar di Balai Kartini, Jakarta.

Menaruh momentum hari ‘lahir Pancasila,’ pada 1 Juni 2016 digawangi para purnawirawan tentara-polisi, sejumlah ormas berbasis Pancasila, Islam, dan unsur kepemudaan turut hadir. Dalam tulisannya di Kompas (26 September 2017), Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri berkesimpulan, jika “kita membiarkan konflik 1965 terus berkembang, bangsa Indonesia tidak akan pernah keluar dari kubangan konflik ideologi dan berpotensi ke perpecahan.” Lengkap sudah upaya rekonsiliasi terbingkai sekadar paranoia kebangkitan komunis.

Sebulan kemudian, pada 20 Juli 2016, kesimpulan akhir IPT 1965 dibacakan. Zak Yacoob mengumumkan, “Tindakan pembunuhan massal dan semua tindak pidana tidak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya, serta kegagalan untuk mencegahnya atau menindak pelakunya berlangsung sepenuhnya di bawah tanggung jawab Negara Indonesia.”

Pensiunan hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan itu menandaskan, tindakan pembunuhan dalam skala besar yang terencana termasuk dalam kejahatan genosida. Hal ini sejalan dengan riset termutakhir sejarawan asal Australia, Jess Melvin. Dalam keterangannya di sidang IPT 1965. Ia menandaskan, “kekerasan terhadap komunitas Tionghoa di Aceh bisa dan seharusnya diklasifikasikan sebagai genosida.”

Tak Ada Genosida di Indonesia

Berkas Genosida Indonesia: Mekanika Pembunuhan Massal 1965–1966 (2022) merupakan karya Melvin yang terbit dalam bahasa Inggris pada 2018. Dari karya ini, barangkali frasa “mencari jarum di tumpukan jerami” tepat untuk menggambarkan proses penelitian Melvin. Di Tanah Rencong yang baru saja porak-poranda diterjang Tsunami, ia berhasil temukan tumpukan arsip yang kelak disebut ‘berkas genosida,. dari temuannya itu, ia memaparkan keterlibatan militer di balik pembantaian antikomunis di Indonesia.

Dalam bab pertama bukunya, salah satu sasaran tembak sejarawan Australia ini adalah definisi ciut genosida. Secara silih berganti ia menggunakan genosida, baik sebagai konsep hukum maupun pengertian sosiologis, menantang definisi yang tereduksi sejak Konvensi Genosida 1948.

Dengan rinci Melvin mengusut persoalan peraturan turunan yang telurkan pengategorian korban genosida. Di Indonesia diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Hingga saat ini payung hukum mengenai kejahatan genosida, khususnya dalam upaya mendudukkan kasus penumpasan 1965–1966 masih mengalami keterbatasan pada definisi. Pertama, identitas korban —kelompok politik– tidak pernah disebut secara gamblang sebagai kelompok yang dilindungi. Kedua, kemalangan korban betul-betul terejawantah dalam Konvensi Genosida, sebab batas definisi identitas hanya berdasar pada perspektif pelaku.

Melalui catatan belakangnya, Melvin lebih lantang menyingkap altar hukum konvensional yang turut langgengkan impunitas. Ia menyodorkan gugatan ahli hukum Beth van Schaack yang tertuang dalam The Crime of Political Genocide (1997).

Menurut van Schaack, “pengecualian (korban) ini mengarah kepada keadilan yang sewenang-wenang.” Maka, “pengecualian secara sengaja atas suatu kelompok politik dari kelompok yang dilindungi oleh Konvensi berarti tanpa kekuatan hukum,” catat Melvin (hlm. 44).

Dengan begitu, penyangkalan Ketua Dewan Gelar, sesaat sebelum penganugerahan pahlawan nasional, bukanlah argumen orang ngomyang belaka—untuk tak meminjam frasa omon-omon yang identik. Ada baiknya, kita tempatkan pelisanan Menteri Zon dengan gerakan negara lainnya saat memunggungi penuntasan kasus penumpasan 1965–1966.

Sepanjang satu dekade telah terpampang gerakan konservatif negara. Mulai dari keabsenan menghadiri undangan IPT 1965, pidato nirempati tokoh representatif saat Simposium Nasional, dan terakhir menabalkan terduga pelaku. Soeharto-Sarwo malah jadi pahlawan.

Berbeda segalanya dengan kebobrokan barometer moral negara. Sepanjang satu dekade ini, penelitian sejarah terus berkembang. Penulisan sejarah tak hanya mendedah masa silam berbekal dokumen dari terduga penjahat seperti dalam Riwayat Terkubur (2024), tapi juga mulai menginjak ranah hukum melalui Berkas Genosida (2022).

Berbanding terbalik dengan kemajuan penulisan sejarah yang disusun dari ranah akademik maupun peneliti, negara melalui proyek SNI maupun penabalan pahlawan nasional, justu kian melesapkan ingatan para kawula cilik.

Hilmar Farid dalam Menyingkap Trauma Bangsa: Luka Sejarah Indonesia dan Menuju Pemulihan Jiwa (2025), menyebut sikap negara sekarang ini harus dilihat sebagai bentuk pembiaran luka-luka masa silam tetap menganga, memperuncing segregasi sosial, dan mengeremus demokrasi.

Lalu, setelah itu ke mana? Silakan simak pengerahan anak-cucu Soeharto-Sarwo —dalam sebuah instansi pertahanan negara– dalam pelbagai manuver pemerintah entaskan masalah program unggulan Prabowo. MBG salah satunya. Jika kita tetap menormalisasi peran tentara di ladang maupun dapur kolosal, maka sangat memungkinkan segala bentuk peran sipil akan dibeslah sampai paripurna.

Selayaknya program populis Prabowo, jangan-jangan gerakan ngosak-ngasik sejarah saat ini merupakan bagian dari cara berpikir usang. Layaknya bermain bola, tentara berusaha mengambil alih lapangan sepenuhnya, sedangkan subjek lain digiring ke pinggir untuk sekadar jadi kacung lapangan (ball boy/girl). Orang-orang yang “dikalahkan” hanya akan bermanfaat saat negara sedang butuh.

Kita musti mafhum, bahwa gerakan memunggungi sejarah tidak pernah berakhir baik. Tak perlu contoh jauh-jauh, didongkelnya sang tiran yang kini dipahlawankan misalnya. Tentu alasan utama bukan masalah sejarah, tetapi falsifikasi dan eufimisme sejarah menjadi salah satu hal yang menyumbang akumulasi kejatuhan Orde Baru.

Tak perlu menyebut geger 1965, eufemisme historis yang dilakukan kepada represi gerakan mahasiswa, politik, agama, hingga aneksasi Timor Leste. Semuanya menciptakan jejak darah di tangan pemerintah serta tentara.

Sejarah bukan soal kepentingan. Fakta sejarah tidak pernah peduli pada ideologi atau afiliasi politik. Alih-alih memunggunginya, kita perlu membiarkan fakta sejarah berbicara apa adanya. Hanya dengan begitu bangsa ini bisa berdamai dengan masa lalu, dan melaluinya tidak akan berarti martabat bangsa akan jatuh. Justru sebaliknya, belenggu masa lalu akan terlepas, dan martabat akan terjaga.

Oleh: dan Fatih Abdulbari

Penempatan nama jalan bukanlah pepesan kosong tanpa makna. Karena kadung terbiasa melintasinya, sebuah ruas jalan tampak biasa saja. Konsentrasi hanya pada kendaraan di depan, belakang, kanan, atau kiri yang saling serobot menyelamatkan diri dari lampu merah.

Akan tetapi, tidak demikian lagi pandangan saya sejak siang terik, 18 Agustus 2025 silam. Kala saya dan gerombolan sejarawan yang menamai diri Kavaleri Selatan Radio Buku (Muhidin M. Dahlan, A. S. Rimbawana, Putra Wasista Hadi, dan Sunardi) memulai napak tilas #200TahunPerangJawa.

Tur sembari mendaras tinggalan Pangeran Diponegoro yang masih tersisa itu ternyata menajamkan kepekaan saya. Laju roda dua kami tancap begitu meninggalkan Museum Monumen Pangeran Diponegoro. Keluar menuju Jl. H.O.S Tjokroaminoto ke utara sampai mentok pertigaan.

Terus belok ke arah timur, sampai Perempatan Pingit, pemberhentian kami selanjutnya. Mula-mula kami berfoto di bawah plang Jl. P. Diponegoro dekat bengkel. Begitu selesai, menyebrang ke barat, menuju plang Jl. Kyai Mojo, persis di depan Pos Polisi Pingit.

Pengendara penunggu bangjo menghujam kami dengan tatapan aneh. Berkat bendera Erucokro, simbol Ratu Adil milik Pangeran Diponegoro, yang berkibar di ujung joran pancing Muhidin M. Dahlan. Saya sibuk dengan pikiran sendiri, sembari menangkis rasa canggung.

Saya mendapati, kedua jalan itu saling terhubung dan sekaligus berhadap-hadapannya (plang) jalan itu bukan kebetulan belaka, melainkan kesengajaan yang epik.

Duet Satria-Santri Pembela Kawula Alit

Pangeran Diponegoro terang berasal dari famili satria, dari garis ayahnya, Sri Sultan Hamengkubuwana III. Namun, besar di luar tembok Keraton, di Tegalrejo bersama Ratu Ageng, nenek buyutnya. Meski seorang satria, Sang Pangeran belia diasuh dengan ajaran Islam yang ketat.

Pernah suatu kali Sultan Hamengkubuwana II, kakek Pangeran Diponegoro, jarang bersembahyang di Masjid Gedhe Kauman. Peter Carey dalam Risalah Kuasa Ramalan mencatatkan Ratu Ageng sering mengkritik dan mencela kebiasaan anaknya itu.

Tak cuma itu, tempat tinggal Diponegoro kecil hanya berjarak 3 km dari masjid pathok negoro di Mlangi. Masjid pathok negoro tersebar pada empat arah mata angin, yakni Banguntapan, Dongkelan, Mlangi, dan Plosokuning. Konon merupakan batas wilayah sekaligus penanda suara adzan yang dikumandangkan dari Masjid Gedhe Kauman.

Pangeran Diponegoro mengistimewakan Masjid Pathok Negoro Mlangi. Saat perang pecah, ia meminta agar masjid tersebut dijaga betul-betul. Di masjid itulah bertugas guru agama terkemuka, Kiai Taptojani. Dialah yang menyatakan agar Pangeran Diponegoro segera tampil sebagai Ratu Adil.

Ajaran nenek buyutnya ternyata melekat kuat sampai Sang Pangeran dewasa. Ia bersahabat dengan kalangan santri. Tak terkecuali Kyai Mojo dari Desa Mojo, timur laut Delanggu. Peter Carey dalam Kuasa Ramalan I menuliskan, Diponegoro II, anak Sang Pangeran, memilih Kyai Mojo sebagai guru ketimbang kyai-kyai di Kasultanan.

Di saat yang sama, Sang Pangeran melihat kawula alit dipalak pajak dan gerbang cukai. Keraton tak lagi menjalankan syariat Islam sebaik-baiknya. Di sana, Belanda kian berani mengobok-obok pemerintahan keponakannya yang masih balita, Hamengkubuwana V. Pendek kata, kemungkaran mewabah di mana-mana.

Semedi di Gua Selarong dijalankan Sang Pangeran di tengah kekalutan dunia ramai. Setelah Dzuhur, di luar gua, ia duduk di bawah rindang pohon beringin, terdengar suara di kejauhan,

He, kamu, Ngabdulkamid

engkau telah mendapat gelar

oleh Yang Maha Kuasa Rabilngalimina

sebagai Sultan Ngabdulkamid

Erucokro Sayidin

Panatagama di Jawa

Kalifat Rasulullah.

(Peter Carey, Takdir, hlm. 283-284)

Telah datang Ratu Adil, maka dimulailah pembangakangan kawula alit yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Jawa harus dibersihkan dari segala kemaksiatan, berlandaskan Al Quran. Dalam Kuasa Ramalan I, Sang Pangeran memanggil sahabatnya, Kyai Mojo ke markas besar di Gua Selarong. Ia jadikan kawan karibnya penasihat urusan keagamaan.

Berpisah di Kali Bedog

Hampir tengah hari, hawa panas sedang di puncaknya. Sehabis berfoto di Jl. Kyai Mojo, perjalanan dilanjutkan ke Kotagede, pemasok sajam, mesiu, dan peluru pasukan Sang Pangeran. Cuma, pikiran saya masih tertambat di Perempatan Pingit.

Plang nama jalan itu ternyata dipasang berhadap-hadapan. Di luar perkara teknis, ada kisah lara di baliknya, saat dua orang sahabat tak lagi sejalan. Menguarkan lagi perselisihan lama satria-santri.

Mendekati titimangsa 1829, jalannya perang makin tak memihak kawula alit. Malah tersiar kabar, Pangeran Diponegoro-Kyai Mojo bertengkar hebat. Seperti Peter Carey menulis dalam Kuasa Ramalan II, Kyai Mojo mempertanyakan lagi tujuan perang ini, membangun pemerintahan baru atau memperbaiki moral yang bobrok?

Tepat di Bulan Ramadhan, Maret 1828, Sang Pangeran menggelar pertemuan besar. Di Pengasih, Kulon Progo, markas barunya, ia “mereshuffle” sejumlah petinggi. Tulis Saleh As’ad Djamhari dalam disertasinya, Stelsel Benteng Dalam Pemberontakan Diponegoro 1827-1830, Kyai Mojo dibebastugaskan sebagai penasihat urusan keagamaan.

Masih dari disertasi Saleh As’ad, sebagai gantinya, Kyai Mojo diminta kembali Pajang (sekitar Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo), menggalang lagi kekuatan dan perlawanan. Setelah kekalahan besar mereka di Desa Gawok, Sukoharjo pada 1826.

Oktober 1828, dalam perjalanan ke Pajang, Kyai Mojo bimbang, ia ingin segera mengakhiri perang. Di masjid kesayangan karibnya, ia berunding dengan Belanda. Pangeran Diponegoro berang,

Sungguh perbuatan yang nista

berkelana hanya ingin hidup (takut mati)

ilmunya tidak bisa

perintahnya tidak bisa

diteladani kata-katanya

ulama macam apa dia itu

Demikian Kyai Mojo

tidak saya izinkan berunding

jika tidak berani berperang

lebih baik kembali.

(Babad Dipanegara II, dikutip dari Disertasi Saleh As’ad Djamhari, Stelsel Benteng Dalam Pemberontakan Diponegoro 1827-1830, Suatu Kajian Sejarah Perang, hlm. 184-185)

Sang Pangeran yang murka, memerintahkan sahabatnya itu melanjutkan perjalanan. Saat singgah di Desa Babadan dekat Sungai Bedog ia disergap pasukan Belanda. Ia diberi waktu 2 menit, melawan atau menyerah. Kyai kharismatik ini memilih takluk dan membeberkan gundah hatinya,

Usul pertama yang membuat saya rela berperang adalah bahwa Diponegoro berjanji kepada saya untuk memulihkan agama kami. Karena percaya hal ini, saya bergabung dengan dia sepenuh hati, tapi kemudian saya mengetahui hal ini bukan tujuannya yang sejati karena ia dengan tergesa mulai membentuk dan menata suatu keraton.

(Peter Carey, Kuasa Ramalan II, hlm. 748)

Dari mata Sang Pangeran, lain lagi ceritanya. Ia menuduh kawan karibnya itu haus kuasa. Sebab, menyarankan adanya pembagian kekuasaan, tulis Peter Carey dalam Kuasa Ramalan II. Yakni, ratu (raja), wali (penyebar agama), pandita (cendekia di bidang hukum), dan mukmin (yang percaya). Pangeran Diponegoro meyakini Kyai Mojo akan mengambil kedudukan wali.

Setelah dibuang, Pangeran Diponegoro tampak ingin berbaikan lagi dengan karibnya itu. Sang Pangeran mendesak Belanda untuk memberangkatkan istri Kyai Mojo, Raden Ayu Mojo ke pembuangan agar bersatu lagi dengan suaminya. Namun, luka di hati sudah terlanjur dalam, Kyai Mojo tampak tak ingin berurusan lagi dengan sahabatnya itu, tulis Peter Carey di Kuasa Ramalan II.

Tragisnya, setelah perang ditumpas, mereka tak pernah bertemu lagi. Kyai Mojo diasingkan ke Tondano, Sulawesi Utara sampai wafatnya pada 1849. Sementara, Pangeran Diponegoro disisihkan ke Makassar, Sulawesi Selatan hingga tutup usia pada 1855. Pada akhirnya, fitrah pertemanan, ya, saling meninggalkan.

Jadi, jika lewat Jl. P. Diponegoro-Kyai Mojo atau sebaliknya, ingat-ingatlah pernah terajut aliansi satria-santri pembela kaum mustadh’afin dan penegak syariat Islam di zaman amburadul.

Oleh:

Alumni Sejarah UGM. Saat ini aktif mengurus Klub Baca Radio Buku

“Kolonel Jhr Van Der Wijk mengusulkan agar di Pulau Jawa dibangun Jalur KA (Kereta Api) antara Surabaya-Surakarta-Yogyakarta-Bandung-Batavia (Jakarta). Jalur ini dibangun untuk kepentingan militer dalam rangka mengantisipasi perlawanan susulan dari sisa-sisa pendukung Pangeran Diponegoro (1825-1830),” begitu bunyi keterangan yang saya baca di dinding Museum Kereta Api Indonesia Ambarawa, Jawa Tengah itu.

Jelang kumandang azan zuhur, mendung menyelimuti Kota Ambarawa. Saya bersama tiga rekan Radio Buku, kami sebut rombongan Kavaleri Selatan, tiba di Stasiun Willem I. Stasiun yang diresmikan pada 21 Mei 1873 itu sudah tak aktif. Tempat itu kini bersulih jadi Indonesian Railway Museum atau Museum Kereta Api Indonesia.

Sebelum tiba di Ambarawa, kami telah melewati beberapa kabupaten di Jawa Tengah–selatan menapak tilas geger Perang Jawa: Yogyakarta, Bagelen, hingga Kedu. Pemerintah kolonial memanfaatkan letak geografis Ambarawa yang menjadi jalur pertemuan tiga kota: Semarang, Magelang, dan Salatiga.

Ketika Perang Jawa usai, Ambarawa berperan besar dalam memperluas pengaruh kekuasaan kolonial Belanda di tanah Jawa. Tempat ini juga jadi markas utama militer kolonial. Tak tanggung-tanggung, benteng pertahanan bernama Fort Willem I pun didirikan di kota itu.

Sayang kami tak bisa masuk ke benteng itu. Ada bekas renovasi, tapi mangkrak. Entahlah.

Akhirnya kami pilih sambangi Museum Kereta Api Indonesia. Di sini, selain memamerkan berbagai kereta uap masa Hindia Belanda, juga terdapat beberapa informasi kronikal tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia. Salah satunya adalah kutipan di atas tadi.

Narasi Utama Pembangunan Jalur Kereta Api

Sepoer Oeap di Djawa Tempo Doeloe (2017) karya Olivier Johannes Raap menyebut bahwa jalur kereta api pertama yang melintasi Semarang-Yogyakarta-Ambarawa dibuka pada 1867. Pembukaan jalur kereta itu sebagai penanda dimulainya titik awal perkembangan perkeretaapian di Hindia Belanda. Pembangunan itu, kata Raap, direncanakan untuk menghubungkan wilayah pedalaman Jawa dengan pelabuhan laut di Semarang.

“Saat itu wilayah Solo dan Yogyakarta merupakan kawasan perkebunan dan industri yang penting. Gula yang merupakan hasil utama industri daerah tersebut merupakan barang ekspor berharga yang diangkut ke pelabuhan Semarang dengan menggunakan kereta api secara efisien dan cepat,” tulis Raap.

Selain jalur angkutan komoditas perkebunan, jalur Semarang-Yogyakarta juga untuk memudahkan mobilitas para warga. Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij (NIS) atau Maskapai Kereta Api Hindia Belanda menjadi perusahaan pertama yang membangun jalur itu.

Didirikan pada 1863, NIS jadi salah satu perusahaan yang mendapatkan izin konsesi untuk pembangunan jalur kereta api di Jawa. Proyek pembangunan jalur rel pun dimulai pada 1864.

Pemerintah kolonial memang ingin membangun kereta api di Jawa. Perang Jawa menguras kas Belanda karena itu Johannes van den Bosch memberlakukan kebijakan sistem tanam paksa untuk meraup pundi-pundi. Dari sinilah Bosch selanjutnya melihat peluang mobilitas hasil perkebunan.

Sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1991) menyebut bahwa cultuurstelsel itu sangat menguntungkan negeri Belanda setelah Perang Jawa. Bahkan, pemerintah kolonial mampu melunasi utang-utang lama VOC yang telah bangkrut pada mula abad ke-19.

“Uang dalam jumlah yang sangat besar dikirim ke negeri Belanda; dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah menerima 832 juta gulden,” tulis Ricklefs.

Dengan kedigdayaan ekonomi, pemerintah kolonial juga menganut ideologi liberal. Artinya, pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi aneka perusahaan swasta untuk menanamkan modal di tanah jajahan: mulai dari investasi perkebunan, pertambangan, industri, serta sewa-menyewa tanah dalam jangka waktu lama. Dari situlah NIS masuk karena melihat peluang ekonomi di tanah jajahan melalui pembangunan jalur kereta.

Demi Kepentingan Militer

Militer adalah salah satu pilar kolonialisme. Ketika VOC ekspansif di Indonesia, misalnya, kongsi ini mendapat dukungan militer dari Kerajaan Belanda. Ketika kongsi dagang itu bangkrut, kerajaan kemudian mengambil alih dan dengan menugaskan, lagi-lagi, militer sebagai pihak utama yang menguasai tanah jajahan. Mereka menjadi tukang gebuk ketika menghadapi berbagai perlawanan kelompok lokal.

Saat wacana pembangunan jalur rel kereta api pertama berembus, justru pihak militerlah yang beri usul. H.R Van der Wijck jadi sosok penting di baliknya. Insinyur militer Belanda itu mengusulkan ide pembangunan jalur kereta di Jawa pada 1840, satu dekade usai kalahnya Pangeran Diponegoro.

Berakhirnya Perang Jawa tak menjamin para kombatan Diponegoro takluk begitu saja kepada pemerintah kolonial. Inilah yang dikhawatirkan oleh Wijk. Dengan membangun jalur kereta api yang membelah Jawa itu, sirkulasi serdadu pemerintah kolonial bisa makin mudah.

Wijk tahu pemerintah kolonial tak mungkin bisa membangun jalur kereta api di Jawa sendirian. Maka, ia mengusulkan supaya pembangunan itu juga menggandeng para perusahaan swasta yang tertarik investasi di tanah Hindia Belanda.

“Jalur Kereta Api Yogyakarta-Srandakan: Kepentingan Kolonial dan Dampak Ekonomi pada Masyarakat Sekitar (1895-1930)” karya Eko Ashari menyebut, baik perusahaan kereta api yang dikembangkan oleh negara maupun swasta, dalam tiga dekade terakhir abad ke-19, sama-sama berusaha mengembangkan jalur kereta api sampai ke beberapa pedalaman.

Makalah Eko di Jurnal Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah (2020) itu juga menyebut perusahaan kereta api milik pemerintah kolonial fokus menghubungkan jalur kereta dari Batavia ke Surabaya. Sedangkan, NIS sebagai perusahaan swasta memperkuat posisi mereka di Vorstenlanden, tanah para raja Mataram, dengan membangun jalur kereta api di wilayah pedalaman Jawa.

Pembangunan kereta api di Jawa ditujukan bukan semata untuk pengangkutan barang maupun penumpang komersial. Namun, baik perusahaan kereta api swasta dan milik negara sama-sama turut mendukung pengontrolan daerah jajahan oleh militer Belanda di seluruh wilayah jajahan.

Iwan Hermawan dari Balai Arkeologi Bandung, dalam makalah bertajuk “Keterkaitan Jalur Kereta Api Batavia-Cilacap dengan Sistem Pertahanan Hindia Belanda di Pulau Jawa”. Ia menyebut peran kereta api pada pertengahan abad ke-19 di pedalaman Jawa bagian selatan sangat sentral. Selain berfungsi sebagai pengangkut hasil panen, juga sarana transportasi serdadu kolonial.

Berbagai pergolakan, termasuk perlawanan Pangeran Diponegoro, di Jawa tengah–selatan pada 1825–1830 jadi salah satu dalih agar militer Belanda berkuasa hingga pedalaman dan makin enggan bermarkas di Pantai Utara saja.

Dengan membangun jalur rel hingga pedalaman, mobilitas militer kolonial Belanda kian mudah. Demi kepentingan itulah, berbagai izin atas sewa tanah kepada perusahaan swasta dimuluskan.

Syarat konsesi pembangunan jalur rel kereta api itu tetap sesuai dengan arahan Menteri Urusan Jajahan Hindia Belanda Fransen van De Putte. Di bawah arahannya, kata Iwan, pembangunan rel kereta api Semarang–Solo–Yogyakarta diperluas dengan lintas cabang di Ambarawa—Kedungjati.

Padahal, jalur Ambarawa—Kedungjati, kata Raap, secara ekonomi sebetulnya tidak menguntungkan. Pembangunan jalur tersebut hanya sebagai syarat pemberian konsesi pemerintah kepada NIS (2017:1). Sedangkan, kata Iwan dalam makalahnya di Purbawidya (2014), permintaan jalur itu dibangun lantaran di Ambarawa terdapat Benteng Willem I yang mempunyai arti penting bagi militer Belanda.

Rezim Paranoia Hindia Belanda

Jelang kumandang asar, rombongan Kavaleri Selatan mentas dari Ambarawa. Perjalanan 200 Tahun Perang Jawa lanjut menuju Klaten, Jawa Tengah. Sembari merenung di motor, saya tak menyangka sejarah pembangunan kereta api tak semulia itu.

Sulit membayangkan jadi kombatan Diponegoro. Ketika sang erutjokro ditangkap dan dibuang, para serdadu Diponegoro masih menjadi momok menakutkan bagi pemerintah kolonial.

Indonesian Railway Museum itu setidaknya telah menjadi saksi bagaimana sabuk besi ditancapkan di bumi Jawa.

Sampai di sini bisa dilihat dengan jelas betapa militer punya kepentingan besar atas pembangunan kereta api yang merangsek dari wilayah utara ke pedalaman. Termasuk alasan kenapa pembangunan jalur kereta api sepanjang Yogyakarta hingga Bagelen itu ditanam di selatan Pegunungan Menoreh. Di sepanjang tempat itulah basis serdadu Diponegoro bergerilya.

Meski Perang Jawa usai, pemerintah kolonial Hindia Belanda masih was-was akan kombatan Diponegoro njedul lagi. Melalui pembangunan jalur kereta api itulah ketakutan pemerintah kolonial mulai dibabat, termasuk dari alam bawah sadar mereka.

Oleh:

Pemuda yang tumbuh dari keluarga petani.

Di bawah temaram lampu neon pudar jenama waralaba, saya duduk di seberang jalan Faridah M. Noto sebelah barat di kawasan Kotabaru itu (30/10/2025). Di deretan bengkel ban dan velg, siapa sangka terselip satu warung nasi goreng.

Sedari permulaan, yakni namanya, sama sekali tak mengesankan kuliner. Sebelum bersantap pun, pengunjung akan dibuat bertanya-tanya, begini judulnya “Nasi Goreng Mr. Bean.” Bagaimana menurut Anda?

Saya rasa perlu konfirmasi pada si empunya warung. Apa keterkaitan karakter tunawicara dari Negeri Tiga Singa itu dengan nasi goreng? Meski sudah tahu keberadaannya sejak 2018, saya tak pernah menanyakannya. Mungkin lain waktu.

Warung ini sudah berpindah dua kali. Semula berada di seberang sisi utara Rumah Sakit Panti Rapih. Mungkin atas nama kerapian kota, mereka diharuskan pindah. Maka beranjaklah Nasi Goreng Mr. Bean ke bekas pasar atau stasiun Terban.

Tak menutup kemungkinan, atas nama revitalisasi pasar atau terminal itu mereka harus beranjak ke Jl. Faridan M. Noto. Warungnya menempati kios hampir paling utara deretan bengkel ban dan velg.

Warung ini masih bersahaja seperti dulu. Hanya dua meja panjang dan beberapa kursi plastik. Bila mau lesehan di sebelah warung, tersedia juga tikar plastik.

Meski berganti tempat, rasanya tetap ajeg sejak mengenalnya pada 2018. Di sana tersaji dua 3 jenis nasi goreng, kambing, sapi, telur, dan tanpa ketiganya.

baca juga:

Nasi goreng tipikal dimasak langsung dalam dua buah wajan jumbo. Tentu agar daging sapi dan kambing tak bercampur baur. Setiap datang pesanan, gundukan nasi goreng dan beberapa potong daging dihangatkan sebentar pada salah satu sisi wajan raksasa itu.

Begitu disajikan langsung tampak nasi goreng berwarna coklat mengkilat. Sambil menonjol potongan-potongan daging sekali lahap. Di sisi piring seporsi kecil acar timun dan wortel. Sedang di sisinya yang lain emping atau keripik biji melinjo. Di atasnya nasi goreng sebiji telur ceplok.

Nasi goreng kambing atau sapi adalah jenis yang dimasak dan dicampur langsung dengan nasi. Bukan ditaburkan di atasnya. Alhasil, terjadilah simbiosis mutualisme dalam sepiring nasi goreng. Meskipun memesan nasi goreng telur atau nasi goreng tanpa daging, kaldu dan lemak daging akan tetap terasa. Ibarat nonton sepakbola, meski duduk di bangku nomor paling buncit, paling jauh dari lapangan, atmosfernya masih terasa bukan?

Rasa yang ditawarkan mantab betul. Saya seperti biasa memesan nasi goreng kambing. Aroma prengus lenyap tak bersisa, terganti sedap bawang putih dan bombay. Bukan cuma itu, ada terkecap rasa pedas yang tipis-tipis saja. Bisa suap bersama sepotong acar yang sedikit manis segar itu, cocok betul.

Seperti biasa, saya selalu menyisakan daging untuk jamuan paling akhir. Bukan jenis yang sangat empuk, sebab ada sedikit potongan lemak. Sehingga, masih menyisakan sedikit tekstur kenyal. Bercampur asin, gurih, dan manis. Yang belakangan tentu karena kecap.

Saya menduga daging itu dimasak seperti tongseng. Di campur rajangan rempah aromatik macam bawang-bawangan dan kecap, lantas keluar minyak dan kaldu. Dari situ, nasi kemudian dimasukkan dan dicampur rata.

Saya rasa bila sedang bosan dengan nasi goreng jawa khas Gunungkidul atau Jawa Timur, yang ada dimana-mana itu, cobalah singgah ke sini. Coba rasa dan sensasi baru varian nasi goreng yang tiada duanya.

Tabik!

Oleh: Gilang Andretti

Menolak lupa adalah upaya besar sekaligus menyakitkan. Pasalnya, sebelum seseorang memutuskan menolak seluruh kelupaan yang bakal menimpa diri, ia pertama-tama harus berusaha keras untuk mengingat.

Kita berkejaran dengan tangan bayangan yang berupaya menghapus tumpukan tragedi negeri ini, lantas dengan pongah menyematkan mahkota kepada si biang. Betul, saya sedang berbicara tentang upaya keras menempatkan Soeharto sebagai pahlawan. Sebuah ide yang terus dibeokan tiap tahun, tiap ada kesempatan.

Atau lebih tepatnya, dipaksa selalu muncul dalam setiap kesempatan.

Wajah para beo ini memang sudah terlanjur diplester dengan semen. Mereka tanpa malu-malu lagi meletakkan si biang di samping nama yang jauh lebih besar: Marsinah.

Soeharto seharusnya tidak berada dalam baris yang sama dengan Marsinah. Upaya menempatkan keduanya dalam satu galur menunjukkan bahwa di negeri ini keadilan dapat diselesaikan lewat balik layar.

Bagi jajaran beo, kebenaran di balik pembunuhan Marsinah bisa dinegosiasikan dan dimaafkan dengan gelar pahlawan. Fakta bahwa Marsinah diperkosa dan dibunuh selalu tampak sepele di hadapan rezim patriarkis ini. Fakta Marsinah mati melawan perusahaan kapitalis dipadamkan begitu saja.

Negara sepertinya tengah menampilkan ilusi untuk diri sendiri. Seolah mengangkat Marsinah sebagai pahlawan dapat jadi peredam untuk meriam-meriam yang bersiap memuntahkan peluru tepat ke pusat.

Kitalah meriamnya.

Saya tahu pembaca lelah mendengar pepatah usang ini, tapi ingatan benar-benar bekerja seperti kaset. Pita kaset — yang bisa kita ibaratkan sebagai pusat mozaik ingatan— dapat dengan mudah rungkad terpapar panas, lembab, macet gara-gara tumpukan debu, atau justru dirusak dari dalam: oleh mekanika pemutar kaset itu sendiri.

Namun, ketika kita mengira mengingat hanya bisa dilakukan seorang diri, kesadaran bahwa ingatan tidak bisa diwariskan dalam ruang privat membawa kita pada bilik-bilik memori yang disusun secara kolektif. Maka ingatan selalu bermuara pada kolektivitas, kebersamaan.

Kita mengambil teladan paling baik dari aksi Kamisan di depan istana negara. Menjalar ke kota-kota lain. Merasuk ke hati banyak orang.

Sayang, batu sandungan masih terus bergulir melukai kaki para pengingat.

Tepat pada saat inilah kita masuk pada masalah kedua. Jika mengingat bisa dilakukan bersama-sama, bagaimana cara memicu ingatan dari satu generasi yang tidak punya kenangan apapun tentang peristiwa yang perlu diingat?

Mungkinkah yang dibutuhkan adalah tumpukan buku tentang kejahatan si calon pahlawan? Atau bisa jadi, yang lebih diperlukan adalah diskusi rutin tentang kejahatan si calon pahlawan?

Sekarang ini kita bersama mencari formula tepat untuk menjawab pertanyaan di atas. Tapi setidaknya, jalurnya sudah mulai tergali. Peletakan batu pertama sudah dilakukan. Tugas selanjutnya adalah menjaga api tetap membara hingga waktu-waktu ke depan.

Mengingat kejahatan Soeharto dan rezim militer(istik) yang ia pimpin berarti juga membawa pemahaman dan pengetahuan baru. Bahwa, inilah rezim yang jadi model pertama tentang bagaimana negara ini dijalankan tahun-tahun selanjutnya.

Inilah sulur yang membuat kita merasakan keterhimpitan dan ketidakberdayaan di segala lini, entah itu di bidang politik, sosial, dan terutama ekonomi.

Tulisan pendek ini adalah pantulan dari kekhawatiran tentang apa yang tengah terjadi di negara yang darinya saya selalu diminta untuk tidak lelah mencintai. Sungguh, negara ini sudah meminta terlalu banyak dari rakyat yang ia korbankan berkali-kali tanpa rasa bersalah.

Tidak mudah untuk membingkai kemarahan tentang ide Soeharto sebagai pahlawan. Dalam beberapa bulan ke depan, gelombang kemarahan rakyat, yang tak benar-benar pernah padam, bakal kembali bergelora.

Pemerintah mungkin saja akan bermanuver dengan alasan A maupun B. Tetapi apapun pembenaran yang akan mereka gunakan, kita tahu malapetaka dari kotak pandora sudah dikeluarkan.

Lagi-lagi, kitalah yang bakal susah payah menutup kotak pandora sembari menyeret beragam makhluk bengis yang sudah terlanjur lolos.

Ah, sial.

Oleh:

Sepucuk surat saya temukan ketika menyisir lemari keluarga, beberapa tahun lalu. Kertasnya mulai menguning dan bertuliskan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat PKI. Surat “bersih diri” itu dikeluarkan pejabat kecamatan Ngimbang, Lamongan, pada 1968. Pemiliknya adalah kedua simbah saya.

Kini surat itu saya pindai, lalu saya simpan di laptop. Surat berukuran setengah A5 itu telah menjadi kliping pribadi keluarga. Dengan menyimpannya artefak itu jadi tugu pengingat kalau negara ini pernah amat sibuk merapikan ideologi warganya dengan peranti teror yang merangsek ke desa-desa; yang tersimpan dalam lemari orang tua saya.

Teror yang dibikin Soeharto memang luar biasa. Saya gak melihatnya langsung, tapi ketakutan yang disebar secara masif ini berkait erat dengan peristiwa Oktober 1965. Setelah peristiwa kelam itu, Soeharto langsung memberangus segala hal yang dianggapnya komunis. Dan orba berdiri di atas banalitas stigma itu.

Bayangkan: kamu terasing dan tidak menahu informasi, tapi tiba-tiba desamu digerebek sekompi militer dan mencari siapa saja yang dituduh berafiliasi dengan PKI.

Sejak Oktober 1965, negara sibuk menyisir orang-orang yang tertuduh komunis hingga masuk desa. Memburu mereka yang dianggap berhaluan kiri. Simbah saya dipaksa mengurus surat pernyataan itu. Mereka kudu menandatangani sertifikat “aman” agar terhindar dari gebukan negara.

Lalu bagaimana saya bisa mengenal Soeharto? Dari budhe pertama kali saya mengenali wajah Soeharto. Dia memperkenalkan Soeharto dari foto yang terpampang di rumahnya, berdampingan dengan Adam Malik –wakil Harto pada 1978–1983. Di antara dua foto elite Indonesia itu, terdapat lambang negara dari ukiran kayu —persis formasi khas yang terpampang di aneka jawatan pemerintah. Saya ingat betul peristiwa ketika kelas dua SD itu.

Usia budhe saya kini sekitar ‘65. Ketika peristiwa 1 Oktober meletus, kekerasan yang menjadi pondasi orba, budhe tentu masih balita. Lalu, dia ditimang ketika rezim itu menyusun pilar-pilar kekuasaan pada 1970an. Budhe tumbuh seiring rezim yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade itu.

Karena itu, saya paham kenapa dia percaya Soeharto sebagai “orang baik”. Kelak,semua kehidupannya sebagai seorang petani berkelindan dengan kebijakan Soeharto.

Tumbuh dari lingkungan perdesaan di Lamongan, Jawa Timur, budhe saya jadi orang cukup mujur. Semasa muda dia sudah menikmati tayangan televisi. Televisi jadi bagian propaganda rezim berkuasa. Mulai dari para tetangga dan sanak saudara berkumpul demi melihat berita terbaru. TVRI kala itu menguasai pikiran rakyatnya, termasuk budhe saya.

Persebaran informasi bertaut erat dengan kekuasaan. Pada masa orde bau, TVRI jadi stasiun tunggal yang mengudara. Saya, sampai di sini, mafhum betapa rezim orba merasuk dan mengakar kuat di pikiran generasi budhe saya.

Kedua orang tua saya juga hidup sezaman dengan budhe. Dunia mereka tumbuh penuh ketakutan. Tumbuh dari rezim yang setiap kecamatan di seluruh kabupaten dibangun komando teritorial. Pilihannya kalau gak manut, ya, disikut.

Saya pun menyadari ini belakangan ketika belajar sejarah di kampus. Saya bersyukur karena bisa membaca masa lalu.

Foto Harto di rumah budhe dan artefak yang ada di lemari orang tua saya itu ternyata gak muncul dengan sendiri. Namun, benda-benda itu menjadi bukti kejahatan negara terhadap warganya. Ideologi “pembangunan” ala Soeharto didengungkan sepanjang 32 tahun berhasil menyelusup ke relung kesadaran mereka yang adoh ratu caket watu.

Kini, ketika kabar usang kembali berembus bahwa Soeharto jadi pahlawan, sebagai generasi muda saya juga turut menyatakan sikap: tolak Soeharto jadi hero negeri ini. Apalagi? Alasannya: Soeharto penjahat HAM dan maka itu gelar pahlawan tak layak tersemat padanya. Namun, saya gagal meyakinkan orang terdekat di dalam keluarga: budhe dan orang tua saya sendiri. Mereka kadung gandrung sama pria Kemusuk, Yogyakarta itu.

Reformasi gagal mencabut akar rezim yang dibangun dengan ketakutan itu. Malahan, akar rezim itu cenderung bertunas dalam diri penggede negeri ini. Harto mencipta NKRI —Negara Ketakutan Republik Indonesia.

Oleh:

Pemuda yang tumbuh dari keluarga petani.

Rombongan Kavaleri Selatan yang beranggotakan penggawa Radio Buku melanjutkan perjalanan di hari kedua tur 200 Tahun Perang Jawa. Setelah menjelajahi Yogyakarta dan Kedu, kami melanjutkan ke Dekso, Kulon Progo. Di tempat ini, kami ditampung oleh Pustaka Merdesa milik Andre Moedanton, sineas lulusan Vrije Universiteit Amsterdam.

Kami memilih singgah di Dekso bukan tanpa sebab. Dua abad silam wilayah ini berjenama Jekso, markas besar Pangeran Diponegoro usai tinggalkan Selarong. Napak tilas di Dekso makin terasa intim. Sebab, di tempat ini, dulu sang pangeran turut menyusun siasat perang melawan tentara Belanda. Sedangkan, kami pada malam perayaan Dua Abad Perang Jawa ini, berkutat merangkai kata dan gagasan.

Persis di pinggir Sungai Progo, kami melakukan membaca, mencatat, dan mencocokan segala hal sepanjang perjalanan Yogyakarta-Bagelen-Kulon Progo. Dari patung, jalan, benteng, hingga kondisi rakyat sepeninggal Sang Kraman 200 tahun silam.

Pada 20 Agustus 2025, ketika fajar menyingsing, iring-iringan Kavaleri Selatan Radio Buku harus berlanjut. Tujuan pertama adalah Gereja Boro di Banjarasri, Kecamatan Kalibawang.

Dalam sejarahnya, pada awal 1961 silam, gereja ini adalah saksi hari-hari pertama Romo Magnis Suseno di Indonesia. Sebelum masa pengabdian panjangnya sebagai Yesuit, frater muda asal Jerman itu harus melakoni program belajar berbahasa Jawa di Girisonta. Hanya butuh beberapa bulan belajar di kelas, Magnis muda akhirnya dilepas di kompleks Misi di Boro ini.

Di perbukitan Menoreh itulah titik awal Romo Magnis membimbing umat ke jalan Kristus. Di tempat ini pula saya diangkat menjadi pengganti senapati, panglima (perang) perjalanan #TourDeJavaOorlog, yang sebelumnya dipimpin pemuda Katolik Aloysius Gilang Andretti.

Sebelum beranjak, kami sempatkan berfoto di Gereja Santa Theresia Liseux Boro, sejak 2019 lalu bangunan itu ditahbiskan sebagai cagar budaya.

Dari Dekso ke Boro

Panji perang perang Kavaleri Selaran Radio Buku pindah tangan. Kawan Gilang Andretti balik kanan. Sedangkan, anggota Kavaleri Selatan yang tersisa: saya, Muhidin M. Dahlan, A. S. Rimbawana dan Sunardi teruskan perjalanan.

Kira-kira pukul 10 pagi, kami turun dari kawasan kudus penganut ajaran Kristus menuju situs megah umat Buddha. Tak lupa, kami sempatkan berhenti di pesanggrahan R.A. Kustiah yang masih di Kalibawang.

Akrab disapa Nyi Ageng Serang perempuan ini tak hanya ikut Perang Jawa, tapi juga jadi penasihat spiritual Pangeran. Maka, tepat pula kami berkhidmat di makam seorang pejuang yang seperempat abad hidupnya terus melawan kebatilan orang-orang kolonial.

Selesai urusan di pasarean Nyi Ageng Serang, rombongan Kavaleri Selatan tiba di pelataran Candi Borobudur persis ketika sang matari tepat berada di atas kepala. Lega rasanya bisa sampai pos berhenti berikutnya. Sebab, selama perjalanan, angin sepoi khas Menoreh menambah beban pelupuk mata kami untuk makin terkatup.

Menolak Kalah di Kedu

Borobudur bukanlah tujuan akhir. Rombongan Kavaleri Selatan Radio Buku kudu berlanjut dan menarik gas kuda besi. Namun, rasanya tubuh para kombatan ini tak bisa dipaksa. Kami butuh istirahat. Akhirnya, rehat sejenak di warung sekitar pun menjadi pilihan. Di warung ini, selain mendaras buku, kami juga berkutat dengan tenggat tulisan yang kian mepet. Setelah empat jam akhirnya tulisan rampung persis saat tengah hari. Sayangnya, kami kudu bersiap menempuh rute baru, dan sialnya ini etape terpanjang: Magelang-Ambarawa-Boyolali-Klaten.

Hitungan kasar rute itu kira-kira sepanjang 138 km. Jika perjalanan dipaksakan, tak mungkin sampai tujuan akhir kurang dari pukul 9 malam. Kami berkaca pada pengalaman Pramoedya Ananta Toering, melanjutkan perjalanan di kala petang bukanlah pilihan. Selain berisiko, pendokumentasian objek kunjungan pun tak optimal.

Dengan berbagai pertimbangan, kami akhirnya memilih untuk bermalam di Borobudur. Mengandalkan jaringan pertemanan, Kavaleri Selatan Radio Buku menumpang di bengkel seni milik Eko Sunyoto. Walakin, sebelum bermalam di Sanggar Kinnara Kinnari, sisa waktu siang tak boleh sia-sia. Kami pun menunggangi kuda besi menuju Kota Magelang.

Magelang Ibukota Kebudayaan

Setelah melintas di depan markas Akademi Militer yang luasnya 654 hektare itu, kami tiba di jantung Kota Magelang. Tujuan kami adalah bekas rumah dinas Karesidenan Kedu. Di tempat ini, Kavaleri Selatan Radio Buku ingin merasakan suasana Luitenant-generaal Baron De Kock menipu Pangeran Diponegoro. Momen Sang Kraman diplokotho saat datang ke kantor karesidenan dengan maksud halal bihalal.

Dulunya, bangunan itu merupakan rumah dinas Residen Kedu, Frans Gerardus Valck. Kini, beralih fungsi jadi rumah dinas petinggi lembaga pendidikan provinsi Jawa Tengah.

Sayangnya, kami terlambat 15 menit sebelum Museum Diponegoro tutup tepat pukul 3 sore. Konon, di dalam ada jubah milik Pangeran. Karena tak bisa masuk, di pelataran yang bersitatap dengan Kali Bening itu, kami mengira-ngira adegan tipu muslihat penangkapan.

Kedatangan Kavaleri Selatan hari itu, 20 Agustus 2025, bertepatan dengan gelaran Kongres Kebudayaan pertama. Tujuh dekade silam, di tengah gejolak masa revolusi, Kongres Kebudayaan digelar guna merumuskan identitas nasional, penegas jati diri bangsa yang telah lepas dari cengkram Kolonial.

Pemerintah revolusioner Magelang kala itu bersepakat sanggup menyelenggarakan perhelatan. Di kota bekas transit komoditas dari pedalaman Jawa itu, banyak tokoh berjumpa dan memikirkan masa depan kebudayaan nasional: Dari Ki Hadjar, Sutan Takdir, Hatta, Sukarno, Sudirman, Soedjatmoko, Ki Ageng Suryomentaram, hingga Basuki Resobowo.

Bersamaan saat sang surya mulai tenggelam, kami pun memutuskan balik ke pedalaman Borobudur. Berbeda dengan suasana siang hari, saat tiba kembali di Sanggar Kinnara Kinnari, kami disambut dengan suasana riuh rendah. Bengkel seni milik Eko itu sedang bekerja.

Dengan pandangan yang terus menyisir gerak-gerik murid tari, sembari menyambut kami, Eko beberapa kali beranjak mencontohkan tangan atau kaki seharusnya bergerak. Tak lama setelah menyuguhkan kudapan, ia meluweskan langkah gagah Rahwana yang kemudian ditiru muridnya.

Dari perbincangan beberapa saat kami dapat tahu, alasan utama sanggar milik Eko beroperasi tidak lain untuk mengajak anak-anak kembali dekat dengan lingkungan dan saling berinteraksi. Ia emoh jika generasi muda hanya tenggelam pada dunia fana dalam genggaman (baca: gawai).

Eko Sunyoto merengkuh semangat dari manusia setengah burung penjaga Kalpataru, atau pohon kehidupan. Cerita dalam relief Candi Pawon diadopsinya menjadi koreografi tari Kinnara Kinnari yang kini nama itu terpampang menjadi doa sekaligus memayungi latihan sehari-hari.

Tak hanya tari Kinnara Kinnari, Eko juga menyadur relief lain, seperti tari Garudaraja, Kidung Prajnaparamita, dan Ruru Jataka. Persinggungan ini membuat Eko tak hanya akrab dengan seni gerak tubuh semata, tetapi juga fasih mendalang, nyinden, dan akrab dengan alam Jawa masa silam. Keahliannya dalam hampir segala bentuk kesenian Jawa itu membuat khalayak menyematkan gelar ‘Ki’ untuk dirinya.

Eko Sunyoto 28 Hari Baca Babad Diponegoro

Setelah seluruh anak didik pulang, Eko menyilakan kami istirahat tepat di tempat ia mengajar. Di antara saron, gong, dan keperluan pentas lain, kami habiskan sisa tenaga untuk bertukar tutur dengan pegiat budaya tulen itu.

Seniman serba bisa itu bermukim di Desa Wanurejo. Menurut penuturan Eko, dulu semasa Perang Jawa, wilayah di sekitar Borobudur itu disebut Tingal. Eko dengan penuh gairah menceritakan titik-titik persinggungannya dengan Pangeran Diponegoro.

Selain dari dunia ketoprak, ia masuk ke dalam khasanah Pangeran melalui acara bertajuk Silaturrahiman. Dalam acara bersama sanak keturunan Sang Kraman, selama 28 hari ia membaca Babad Diponegoro. Ketertarikannya semakin membuncah kala catatan hidup Sang Kraman meriwayatkan kemenangan di wilayah tempat tinggal EKo.

Tidak seperti seorang sejarawan yang fasih menginterpretasikan babad berdasar sumber-sumber pendukung peristiwa, ia memaknai biografi Pangeran Diponegoro secara utuh. Memang begini seyogianya babad dalam format macapat—berdasar karakteristik yang melekat—bukan hanya sekadar dibaca, tapi ditembangkan.

Pada tengah malam Ki Eko menembangkan Pupuh Maskumambang Babad Diponegoro Jilid I versi Keraton Yogyakarta. Begini:

133. Pan ing Tingal kinarya baris wong kapir

Langkung agengira

Kurnel Kebes tindhih neki

Senapati tan kawawa

134. Mapan lajeng tur uning mring Jeksa nuli

Nuwun bantu nulya

Kanjeng Sultan Amaringi

Jeng Gusti Muhamad Imam.

135. Ngabdul Kamit lan Raden Martalayeki

Budhal saking Jeksa

Tanapi ingkang prajurit

Tan winarna marga prapta.

136. Pan ing Tingal lajeng campuh ing ngajurit,

Langkung ramenira

Nanging kuciwa wong kapir

Kornel Kebes pan lumajar.

137. Mapan kathah bangenira tiyang kapir

Islam lajeng samya

Angsal bandhang mriyem kalih

Wus katur mring Kanjeng Sultan.

Parafrase terjemahannya seperti ini: “Di wilayah Tingal terjadi pertempuran besar. Semula laskar Pangeran terdesak pada awal laga. Berita peperangan sampai ke Pangeran, tidak lama datanglah pasukan bantuan dari markas Dekso. Belanda di bawah Kolonel Kebes berhasil dipukul mundur, tak hanya menang, Pasukan Pangeran juga mendapat dua meriam.”

Baru-baru ini, masih dalam tajuk 200 Tahun Perang Jawa, pada Juli 2025 Babad Diponegoro hasil alih bahasa sejarawan kinasih Peter Carey dan kawan-kawan terbit dalam dua jilid. Sayangnya, kawan Rimbawana hanya membawa satu buku, itu pun jilid kedua.

Alhasil, kami tak bisa membandingkan antara naskah riwayat hidup Pangeran Diponegoro rilisan Kasultanan dengan terbitan Kepustakaan Populer Gramedia. Pelipur lara kami adalah film besutan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang berjudul Titi Mangsa (2022). Dalam film berdurasi 1 jam 22 menit itu, Ki Eko berperan sebagai adik Pangeran bernama Abdul Rakhim.

Melalui film itu, Eko tidak sekadar menunjukkan pada kami kemampuannya berakting. Meminjam frasa anak gaul sekarang, “daging” pembicaraan bukan tentang siapa saja aktor terlibat, tapi lebih ke cerita apa saja selama masa produksi.

Singkatnya, para sineas muda lokal itu memiliki cerita khas masing-masing saat bersentuhan dengan kisah Diponegoro. Dari situlah Ki Eko makin penasaran untuk mengerti proses pertemuan anak muda dengan sejarah, khususnya terkait identitas ke-Kedu-annya. “Seperti itu Mas Muh”, tegas Eko kepada Muhidin M. Dahlan menerangkan alasan ia terlibat pengerjaan film. Tidak lama berselang, perbincangan hangat malam itu usai, dan kami pun tidur.

Kereta Api untuk Penumpasan Sisa Laskar Perang Jawa

Bertepatan dengan jam para buruh berangkat, etape perjalanan terpanjang Kavaleri Selatan bermula. Kami menuju Ambarawa. Wilayah yang sejatinya bukan palagan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa.

Walakin, jika dicari-cari alasan sezaman, dulu De Kock menumpas perlawanan Diponegoro dengan memanggil pasukan KNIL dari seantero negeri: Sulawesi, Kalimantan Barat dan Selatan, Palembang, Bangka, dan Sumatra Barat. Mayor Jenderal van Geen dari Sulawesi Selatan yang ditugaskan di pedalaman Karesidenan Semarang untuk mengamankan jalur komunikasi darat, antara Semarang–Salatiga dan Salatiga–Surakarta.

Atau, setidaknya pasca De Kock menangkap Pangeran, Ambarawa menjadi perlintasan menuju pengasingan.

Selain itu, alasan terkuat kami, Kavaleri Selatan datang ke “Palagan Ambarawa” karena wilayah ini menjadi titik pertemuan pewarisan ingatan Sang Kraman.

Tujuan pertama adalah Museum Kereta Api. Pada paruh kedua abad ke-19 di Jawa lazim dijumpai hilir mudik lokomotif dari bagian pedalaman ke pesisir. Inilah bukti akselerasi tatanan Jawa baru pascaperang. Perwujudan Revolusi Industri paling paripurna.

Berdasar informasi di museum, kita jadi tahu gagasan awal pembangunan infrastruktur itu bukan semata karena kepentingan ekonomi an sich. Pengusulnya, Kolonel Jhr. Van der Wijk menyebut, pembangunan rel dari Batavia ke Surabaya, yang memotong dua kerajaan di pedalaman berfungsi untuk menumpas dan mengisolasi sisa-sisa kombatan Pangeran Diponegoro.

Tjipto Si Anti Raja

Hubungan mesra para penggawa keraton dengan orang kolonial telah menjadi bukti kecurigaan Diponegoro. Menurut sang pangeran, relasi itu justru membuat kehidupan bangsawan Jawa makin menjauh dari akidah Islam. Maka, bukan keanehan bila pada era Pergerakan Nasional—setelah dekade pertama abad ke-20—muncul tokoh-tokoh yang muak dengan tatanan Jawa ini.

Di utara Gunung Merbabu ini terdapat tujuan kedua Kavaleri Selatan: menafakuri sepak terjang revolusioner seorang dokter Jawa cum propagandis. Di Ambarawa sosok seperti Tjipto Mangunkusumo dimakamkan.

Seperti Pangeran Diponegoro, Dokter Tjipto berdiri bersama para kromo terhisap, terpinggirkan, dan terhinakan. Mulutnya tak hanya pedas terhadap kebengisan kolonial, tapi juga terampil membidik kepicikan bangsawan di istana.

Dokter lulusan Stovia itu memulai kampanye anti-raja di jantung kota feodal Surakarta. Tepatnya pada 26 Juni 1919 Tjipto berpidato di depan sidang Volksraad menentang setiap perilaku jenes para bangsawan. Berikut saya nukilkan pidatonya yang tanpa tedeng aling-aling menyerang Sunan dari buku Zaman Bergerak (1997) karya Takashi Shiraishi:

“(Tapi) Saya merasa bahwa segala kemewahan di Surakarta itu bisa diterima lagi, sebab biayanya pasti harus dibayar dari kantong orang kromo di desa — pada akhirnya orang kromo itulah yang harus “menghidupi” raja dengan seluruh rombongan pangeran, dan setengah pangerannya, bupati dan setengah bupatinya (hlm. 240).”

Sebagai pungkasan, tak lupa kami kunjungi situs keberhasilan Kolonel Sudirman menyergap sekutu pada masa revolusi. Saat itu, tentara Sekutu melucuti tentara Republik, sedang di sisi lain mempersenjatai KNIL selepas dari tawanan. Begitulah latar Palagan Ambarawa membuncah. Selama berhari-hari Ambarawa menjadi Kurusetra. Pada 15 Desember 1945 seluruh elemen pejuang Indonesia, yang tak hanya tentara dan laki-laki, berhasil kuasai medan.

Dalam Kronik Revolusi Jilid I (1999), Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil menulis begini:

“Seluruh Kota Ambarawa jatuh ke tangan Indonesia setelah dua minggu lamanya dikepung rapat, hingga pasukan Inggris dan Gurkha terpaksa mundur ke Semarang… Barisan Puteri dari Pemberontakan Rakyat Indonesia Mataram yang dipimpin oleh Widajati dan mereka ini turut menyerbu sampai berakhirnya pertempuran (hlm. 247–249).”

Berakhirnya pertempuran itu oleh Angkatan Darat ditetapkan sebagai Hari Juang Kartika atau dulunya Hari Infanteri. Kami menyampaikan salam takzim atas kegagahan Tentara Keamanan Rakyat dengan berfoto di depan monumen Tank Stuart M 34-I/USA.

Merahnya Pajang: Heroisme Boyolali-Prambanan

Matari telah lingsir dari ubun-ubun kepala. Kavaleri Selatan bertolak tinggalkan Ambarawa menuju lereng Gunung Merapi. Dulu, saat Perang Jawa, wilayah di sebelah barat laut Surakarta, Boyolali, dan Prambanan ini disebut Pajang. Bagi Belanda, wilayah Pajang adalah Garis Merah.

Dari Pajang ini pula Kyai Mojo, ulama, penghulu, sekaligus panglima Pangeran Diponegoro berasal. Di Boyolali tujuan kami mengunjungi tetirah sang panglima. Lokasinya berada di Dusun Mojo Wetan, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Boyolali, berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten di sebelah selatan.

Di lokasi itu berdiri makam dan masjid berjenama Kyai Mojo. Keturunan sang ulama, pengurus kompleks ini adalah pemilik salah satu pondok pesantren di Karangnongko, Klaten.

Kendati menjelang akhir Perang Jawa Kyai Mojo dan Diponegoro berseberangan pandangan, pada tiga tahun awal gerilya, keduanya bahu-membahu di lereng Gunung Merapi. Perpecahan itu dilatari anggapan Kyai Mojo bahwa Diponegoro tak ingin lagi berjuang di jalan Islam.

Pangeran Diponegoro berang. Itulah penyebab Kyai Mojo diusir dari medan laga dan diperintahkan kembali ke Pajang pada Oktober 1828. Nahas nasibnya, pada 12 November 1828 iring-iringan sang ulama dengan 500 anak buahnya disergap di Mlangi, Sleman.

Di bawah rintik hujan sore, Kavaleri Selatan Radio Buku melanjutkan perjalanan ke titik selanjutnya. Wilayah ini menerangkan pertalian antara Kyai Mojo dan Pangeran.

Kala itu, pada pertengahan 1826, pasukan Diponegoro dikejar hingga ke Dekso. Operasi yang dipimpin Kolonel Cochius itu tak berhasil meringkus sang pangeran. Tapi, karena dikejar terus-terusan, Diponegoro sampai juga ke lereng-lereng Merapi. Salah satunya adalah di Desa Jiwan atau dulu disebut Kejiwan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.

Pada 9 Agustus 1826, di Kejiwan, pasukan Diponegoro ditahan pasukan Mayor Sollewijn. Ekspedisi hasil perintah Letkol Le Bron de Vexela itu seketika berubah menjadi cerita heroik laskar Perang Jawa. Jumlah tentara lawan tak kepalang banyak, terdiri dari pelbagai satuan, termasuk yang termutakhir saat itu: Legiun Mangkunegaran. Tapi, berkat kedigdayaan Sang Kraman memobilisasi para kromo, semuanya berhasil digebuk.

Iwan Santosa dalam Legiun Mangkunegaran (1808–1942) merinci laporan Jenderal Van Geen pada De Kock. Begini:

“Mayor Sollewijn dikirikm ke Kejiwan untuk ekspedisi bersama kolone yang terdiri dari 100 orang infanteri [di antaranya 70 orang Eropa], 200 infanteri Mangkunegara, 50 penembak Madura dan sejumlah sesepuh Mangkunegara beserta pengikutnya, sebuah meriam tweeponder, dua mortir tangan dan 40 prajurit Jayeng Sekar… Belum lagi tiba di desa itu, mereka tiba-tiba bertemu dengan musuh yang jumlahnya diperkirakan 3.000 orang. Di antara pasukan kami dan musuh terdapat jurang dalam dan sempit sehingga pasukan menyebar…Begitu melihat ribuan gerombolan musuh terjadi kekacauan dan mereka ikut melarikan diri. Kekacaubalauan ini juga terjadi pada pasukan infanteri Mangkunegara…Sementara itu, musuh mulai menghalau dan mengepung kami dari segala arah… Tidak ada jalan lain bagi pasukan yang tersisa selain menggunakan bayonet dan pedang untuk membuka jalan. Gerakan nekad ini membuat musuh terkesan (hlm. 292–293).”

Perintah serampangan Le Bron de Vexela itu menghasilkan kerugian, di antaranya:

“Gugur Letnan Ajudan Rodel dan prajurit relawan Canter Visscher yang beberapa hari sebelumnya dianugerahi penghargaan; kemudian 10 orang Eropa, 12 orang pribumi (dari pasukan kami) dan 112 orang infanteri Mangkunegara, dua orang Jayeng Sekar dan seorang Kapten pasukan pionir Madura, Panji Tedjakoesoema, yang bersama 11 anak buahnya tewas dalam pertempuran (hlm. 295).”

Pasukan Pangeran berhasil merebut “meriam besi seberat dua pon, dua mortir tangan, 20 pucuk meriam dan mortir, 1.500 butir peluru senapan, sembilan ekor kuda tarik, kuda pengangkut beban dan kuda tunggang beserta kereta-keretanya.”

Dua tahun berselang, seiring merenggangnya hubungan Pangeran Diponegoro dan Kyai Mojo, pada 27 Maret 1828, pasukan Expedisi Lengkap dari Pijenan dan Prambanan, di bawah perintah Le Bron de Vexela menyerbu Desa Kejiwan lagi. Kali ini, pasukan Diponegoro terdesak. Mereka mundur ke arah barat di sekitar Bedoyo (Cangkringan), pangkalan lain pasukan elite Bulkiyo dan Turkiyo berkekuatan 500 orang.

Berakhir di Cangkringan

Layaknya kombatan yang pada akhirnya terdesak itu, Kavaleri Selatan Radio Buku melaju ke barat. Dengan menembus rintik hujan, kami sampai di Manisrenggo tepat ketika kumandang magrib.

Setidaknya, sepanjang tiga tahun lamanya wilayah utara di Prambanan ini merupakan titik api yang senantiasa membara saban hari. Saleh As’ad Djamhari dalam Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng, 1827-1830 (2014) menggambarkan kengerian kolonial, begini:

“Pada bulan Mei 1827, konvoi kereta pengangkut beras dan uang yang ditarik 600 ekor kuda dicegat di Buruan (Prambanan) oleh pasukan Diponegoro. Pasukan berseragam putih dengan kekuatan 1000 orang itu, tidak diketahui pemimpinnnya (hlm. 99).”

[Kami sempatkan mengabadikan gambar patung Pangeran di depan Koramil 0723/12 _ foto b9fcd4b4-3f24-467f-b4e7-e2fd2340e62f]

Setelah rampung urusan di kecamatan di sisi utara Candi Prambanan itu, kami bertolak ke tujuan akhir—pasukan Pangeran—(Bedoyo) Cangkringan. Dari tepian garis merah itu kami merampungkan catatan perjalanan terakhir.

Bagi saya, etape terakhir perjalanan mengenang #200TahunPerangJawa menunjukkan suatu benang merah. Terdapat persimpangan ingatan terhadap Pangeran Diponegoro. Di satu sisi, Diponegoro adalah pribadi luhur tak ternoda; di sisi lain, sang Pangeran senantiasa membersamai kaum papa pendamba tatanan baru Jawa yang —sayangnya– berujung kekalahan.

Pertentangan itu mencapai klimaks pasca Geger 65’, saat operasi pembasmian rakyat-petani yang dianggap kiri oleh Kodam Diponegoro Jawa Tengah digelar. Saya tutup diari perjalanan Perang Jawa atau Perang Diponegoro ini dengan paragraf perkataan berandal Bagelen, Kolonel Sarwo Edhie Wibowo:

“Sebagai tjatatan terachir ingin kita ulangi perkataan Kolonel Sarwo Edhie dalam tjeramah2nja jang mengatakan bahwa Gestapu ini betul2 merupakan suatu blessing in disguise. Dengan terdjadinja Gestapu ini, kita segera sadar akan kesalahan kita jang sedjak beberapa waktu jang lalu memelihara anak matjan jang kemudian memakan kita. Apalah djadinja djika Gestapu ini terdjadi beberapa tahun lagi? Berapa banjak korban jang akan djatuh? Betapa banjak kerugian dan kematjetan jang akan diakibatkan oleh sabotase2 mereka? Hanja Tuhan jang tahu. Oleh karena itu, kita harus beladjar dari tragedy ini dan berusaha agar ia tak terulang lagi. Rakjat pada umumnja di Djateng sudah mulai sadar akan kebohongan PKI ini, tetapi kesadaran ini harus diisi terus dengan indoktrinasi Pantjasila dengan berbagai djalan, dan kita harus mentjegah timbulnja ideologi jang bertentangan dengannja agar tak terdjadi lagi peristiwa tragis matjam Gestapu berdarah ini”. (“Laporan Wartawan Pusat Pemberitaan Angkatan Bersendjata Mengikuti Operasi RPKAD”, Pusat Pemberitaan Angkatan Bersendjata, 11 November 1965)

Oleh: Putro Wasista Hadi

Pegiat pustaka di Yogyakarta. Terlibat dalam beberapa kegiatan penerbitan buku. Alumni Pascasarjana Sejarah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mendalami sejarah militer. Aktif dalam komunitas Radio Buku. Saat ini tinggal di Klaten.

Bosan tidak mendekati kami, para penggawa Pramoedya Ananta Toering dalam menapaki perjalanan menuju #SeabadPram di Blora. Tidak seperti Pram kala dibariskan naik ke kapal Angkatan Darat Republik Indonesia IV (ADRI) menuju ke pembuangan Buru pada 1969 silam. Saya nukilkan kejengahan itu:

“Dan pengeras suara itu terus menerus memutar keroncong yang lembek kemanisan dan pengumuman yang sama, dan fatwa orang gereja itu, dan wejangan pejabat entah siapa yang untuk kesekian kalinya mengucapkan selamat pada kami yang sedang “menuju ke Hidup Baru.” (1988: 11)

Pramoedya Ananta Toer jengah dengan keroncong yang berlirik “lembek dan kemanisan” dengan ucapan-ucapan palsu tentang hidup baru di Buru.

Pada konser “Anak Semua Bangsa” yang merupakan puncak dari kick off peringatan #SeabadPram, jenis musik yang bikin Pram sebal itu tak ada dalam line up.

Memungkasi Etape Kedua

Bila tak ada aral, pada Ahad pagi kami bertolak meninggalkan Blora untuk melanjutkan etape ketiga perjalanan Pramoedya Ananta Toering. Jadilah pada Sabtu, atau sehari sebelumnya, kami memilih melanjutkan etape kedua menuju Randublatung. Ini sekitar 29 kilometer ke arah selatan Blora dan kembali ke Blora untuk berziarah ke makam orang tua Pramoedya Ananta Toer.

Sepanjang bermotor menuju Randublatung, saya takzim membayangkan aktivitas Samin Surosentiko semasa hidup lewat seabad lalu. Betapa berat medan yang mesti dia tempuh dalam aktivitasnya menyebarkan gagasan pembangkangan juga merajutnya menjadi gerakan yang sohor: Saminisme.

Imajinasi visual saya disandera jalanan yang tentu tak semulus sekarang. Dulu pasti dipenuhi lumpur-liat bila hujan, Jati yang lebih rimbun, belukar yang lebih rapat, dan semak yang menjalar ke mana-mana. Kini, lewat seabad kemudian, aspal dan beton telah terbentang menghubungkan antara Blora-Randublatung.

Pemandangan seperti Pramoedya Ananta Toer

Meski begitu, saya tak asing dengan visual semacam ini. Tumbuh besar di bagian lain Blora, tempat asal saya juga penuh dengan jati, sama seperti Pramoedya Ananta Toer. Bila Pram banyak berkisah tentang Kali Lusi, kali yang membelah kota Blora, misalnya dalam cerpennya “Jang Sudah Hilang”, ingatan saya juga sering tertambat pada Bengawan Solo yang mengalir di depan rumah.

Dalam hierarki peradaban, orang yang tinggal di daerah seperti kami, pinggiran hutan—bersama orang-orang di dataran tinggi—biasanya dianggap terbelakang, miskin, dan kolot. Namun, Pram lain.

Dia membesarkan hati saya. Hati sesama orang Blora. Sebab, dia menulis rerimbunan jati dengan suara liris. Dalam latar Bukan Pasar Malam (1950), novel tipis yang menceritakan kehidupan keluarganya di Blora, Pramoedya Ananta Toer menggunakan “jati” sebagai penanda untuk mengetahui bila telah tiba di Blora.

Berbicara soal kualitas, Blora termasuk penghasil jati kelas wahid. Tanah berkapur di sini begitu cocok bagi pertumbuhannya. Jati sekaligus saksi bagaimana rakusnya kolonial menghabisi alam alam Indonesia.

Sebelum kopi dan tebu tenar di pasaran dunia, jati lebih dulu diangkut untuk berbagai keperluan. Misalnya sebagai bahan kapal, bangunan, hingga bantalan rel. Bukan saja oleh VOC, tapi juga penguasa, pembesar di tanah kita sendiri. Kemaruk semuanya. Rakus!

Tiba di Randublatung

Kisar pukul 11, kami tiba di Randublatung, lantas singgah di stasiun kota kecil itu, tepat saat Ambarawa Ekspres datang dari Stasiun Semarang Poncol. Bangunannya berada di depan gugus perumahan para pekerja Perhutani. Kini sudah jarang ditinggali. Karena saking lamanya, rumah-rumah itu tak bisa bertahan dari gerusan tanah melesak. Walhasil, dinding-dindingnya retak, kediriannya doyong.

Dari stasiun kami lalu menuju rumah sakit terbesar di Randublatung: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Samin Surosentiko. Pada 2023, rumah sakit ini diresmikan ulang dan bersulih nama Samin Surosentiko, ikon pembangkang kolonial asal daerah penghasil jati ini. Ini adalah rumah sakit kedua di Indonesia yang mengadopsi nama seorang pembangkang: Tjipto Mangoenkoesoemo di Jakarta (RSCM) dan Samin Surosentiko di Blora.

Mencari Mastoer dan Saidah

Lewat tengah hari kami tiba lagi di Kota Blora. Tujuan kami selanjutnya untuk menuntaskan etape kali ini adalah menemukan makam Mastoer dan Umi Saidah, kedua orang tua Pramoedya Ananta Toer. Kami pun lantas mengunjungi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Blora, sesuai informasi yang kami kantongi.

Kami melapor pada sang juru kunci, lantas beringsut memindai nama-nama. Sayang, hasilnya nihil. Informasi yang kami punya mengatakan bahwa nisan Mastoer berwarna hijau, tapi seluruh nisan di sana berwarna putih dengan helm militer menapak di nisan. Adakah kami keliru?

Ada dua permakaman di sini: TMP dan Permakaman Butoh yang dibatasi pagar. Pak Heni, sang juru kunci Permakaman Butoh, kebetulan sedang berada di sana, menghentikan ketidaktahuan kami. “O, yang pahlawan pendidikan itu?” Tanyanya. Dia lantas membimbing kami menemukan letak makam.

Betul. Riwayat Mastoer memang tertambat pada nadi pendidikan kota ini. Dia pernah mengajar di sekolah Boedi Oetomo yang kini menjadi SMP 5 Blora. Di gedung yang tak jauh dari kediaman Pramoedya Ananta Toer kecil itu, Jumat, 8 Februari 2025, juga sempat dilangsungkan pembacaan dramatis surat-menyurat Pram oleh belasan murid-murid SMP. Itu pertama kali surat-surat Pram yang dinukil dari Nyanyi Sunyi Seorang Bisu jilid II dibacakan di depan masyarakat Blora.

Sementara, Saidah memiliki posisi tersendiri dalam kekaryaan Pramoedya Ananta Toer. Bagi Pram, dia menyesap ragam pengetahuan mula-mula dari Saidah. Dalam Tjerita dari Blora (1952), cerpen yang dia susun selama di penjara Bukitduri pada 1947-1949, banyak mengisahkan sang ibu ketimbang sang ayah, yang suka keluyuran untuk berjudi karena frustasi dengan nasib.

Ketika telah jumpa, kami tak bisa begitu saja percaya. Kami pindai nama-nama makam itu. Dan Saidah, yang meninggal lebih awal pada 1942, adalah penentu kepastian makam Mastoer. Letak makam Mastoer dan Saidah tidaklah berdampingan. Mereka dipisahkan makam lain, yang menurut juru kunci, masih satu keluarga.

Dari Bawah Panggung Konser untuk Pramoedya Ananta Toer

Meski awan hujan tipis menyelimuti langit Blora, Lapangan Kridosono tampak lebih ramai ketimbang biasanya, 8 Februari 2025. Gelanggang yang terletak di timur Alun-Alun Blora itu saban sore memang dipadati lalu-lalang orang-orang yang tengah berlari kecil, atau sekadar menghabiskan waktu di warung-warung yang mengitarinya.

Sabtu menjadi pamungkas dari rangkaian “Festival Blora: Seabad Pramoedya”. Menurut jadwal, malam dihelat konser. Suka-cita, seperti arti nama Kridasana, pun seolah siap mengguyur publik Blora.

Agak tengah gelanggang, di antara kerumunan pedagang di tepian, terdapat tulisan dari akrilik putih berukuran besar yang terbaca “Anak Semua Bangsa”. Sebuah kalimat yang diambil dari roman kedua dari Kuartet Buru yang didapuk jadi nama konser ini.

Sebuah panggung megah berdiri di utara stadion, menghadap ke selatan. Tiga layar monitor besar yang terdapat di kanan-tengah-kiri panggung pun bergantian menampilkan sosok Pramoedya Ananta Toer, berikut kutipan-kutipan kalimatnya yang bertenaga.

Dari pandangan mata, para punker juga tampak telah memadati sisi barat laut alun-alun. Beberapa di antaranya bermalam dan mendirikan tenda. Mereka datang untuk menyaksikan idola: Marjinal, band bergenre punk-rock dengan lirik progresif itu.

Pada penampilan semalam Mikail Israfil alias Mike, lead-vocal Marjinal, tidak bisa hadir karena sedang berada di Berlin. Tapi, penampilan Marjinal tidak kurang gahar. Sebab, ada tambahan vokal dari Aditya Prasstira, cucu pertama Pramoedya Ananta Toer selama penampilan Marjinal. Adit adalah putra dari Judistira, bungsu Pram sekaligus karib Kaka Slank. Sejak kecil, Judis telah akrab dengan alat musik. Pantas jika kebiasaan bermusiknya menurun pada sang anak.

Musuh Masih Sama

Terdapat tribun yang saling berseberangan di sisi barat–timur. Dinding-dindingnya pun sudah tampak dipenuhi mural-mural tentang Pramoedya Ananta Toer. Ada yang berbunyi “Musuh Masih Sama”; ada pula kalimat yang dinukil dari Nyai Ontosoroh, tokoh protagonis dalam karya kesohor Pram, Bumi Manusia (1980), dengan visual sesosok perempuan berkebaya, berwarna ungu-hitam, menindih latar belakang biru muda: “Aku tidak ingin menjadi budak di negeri sendiri”. Gelanggang Kridosono bersolek jadi lebih hidup.

Malam telah jatuh. Orang-orang menyemut, memadat mendekati panggung. Sayup terdengar penonton 2 pemuda di belakang saya saling tanya, “O, Pramoedya kui sastrawan to?”

Apakah ini tanda, bila Pramoedya Ananta Toer juga belum terlalu dikenal di kampung sendiri? Padahal, kediamannya tak jauh dari gelanggang Kridosono, di jalan Sumbawa yang kini jadi Perpustakaan Anak Semua Bangsa (Pataba). Entah.

Yang jelas, ini menjadi sebentuk upaya membumikan Pramoedya Ananta Toer di tanah kelahiran lewat panggung konser “Anak Semua Bangsa”, lewat suara yang didendangkan Usman and The Blackstones, Iksan Skuter, Marjinal, dan dipungkasi oleh Shaggy Dog.

Tentara dan Soal Telinga

Kembali ke pertanyaan sederhana, pernahkah Pram menulis tentang musik? Adakah dia menyukai musik? Kalau suka, musik jenis apa yang memikat telinganya?

Sependek penyigian saya, jawabnya tetap berkabut. Paling tidak, dia hanya beberapa kali menyoal musik di kitab riwayatnya yang sohor, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1988). Ihwal musik-musik yang dia tulis pun amat lekat dengan ragam konteks. Misal, dia jengah suara musik keroncong yang diputar berulang saat di kapal menuju pembuangan Buru. Atau, soal satu kalimat komentar tentang gamelan.

Namun, apresiasi musik selalu berkaitan dengan telinga yang sehat. Bagaimana bila telinga seseorang tidak sehat, apalagi bila terjadi karena keculasan kekuasaan?

Nah, Pramoedya Ananta Toer tidak bisa dilepaskan dari tema telinga dan tentara ini. Kejadian itu menimpa Pram, sekitar 60 puluh tahun silam.

Begini. Peristiwa nahas terjadi pada 13 Oktober 1965. Saat itu, Pram tengah melakukan kerja penyusunan ensiklopedia di rumahnya, di Jakarta.

Dia diciduk tentara karena diduga terlibat G30S yang terjadi pada September sebelumnya. Lalu, sewaktu masuk penjara, pelipis Pram dihantam popor senapan oleh tentara. Walhasil, telinganya rusak. Hanya bebunyian pada frekuensi tinggi saja yang bisa dia tangkap.

Singkat kata, kupingnya tuli permanen karena senjata dari kaum berseragam, kaum yang senantiasa menguntit hidupnya sampai mati, sampai hayat berkaryanya diperingati lewat konser “Anak Semua Bangsa”.

Konser dengan suara pekak itu menjadi semacam kompensasi dan transaksi budaya dari hikayat makzulnya pendengaran pujangga kelahiran Blora terbesar se-Indonesia itu.

Penulis: Rimbawana

*Esai ini pertama kali dimuat di Mojok.co dengan tajuk yang sama pada 9 Februari 2025.

Tujuh puluh tahun silam, suasana haru biru menggelayut saat talak keempat menikam ulu hati Pramoedya Ananta Toer. Dia menulis begini dalam kitab biografi agungnya, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1995: 212):

“Pada suatu pagi mamahmu mengusir aku untuk keempat kalinya. Dan pada hari itu juga aku pergi, membawa pakaian, buku, perkakas tukang, mesin tulis dan SEPEDA MOTOR SPARTA TUA pemberian Alfred Simandjuntak.”

Berbeda segalanya dengan Pramoedya Ananta Toer yang berang setelah disambar penghinaan dari pasangan hidupnya, saya, pada pagi 5 Februari 2025, juga keluar dari rumah membawa pakaian, buku, perkakas kerani, dan sepeda motor.

Tujuannya adalah ke titik perjanjian para anggota tim ekspedisi “Pramoedya Ananta Toering” yang sedang berpacu menuju titik akhir Blora untuk hajatan seabad kelahiran begawan sastra Indonesia itu.

“Toering” ke Blora dengan motor sejatinya dibimbing oleh paragraf Pram yang sudah dikutip di awal. Sengaja kami pertahankan nama lengkap Pram yang kemudian dibubuhi “ing” guna mengubah kata benda menjadi kata kerja.

Walhasil, nama besar yang semula hanya akrab bagi kalangan pembaca sastra atau sejarah, kini lebih bersahabat di telinga rakyat. Syukur-syukur Pramoedya Ananta Toer menjadi bagian tak terpisah dari grup-grup bermotor di seluruh Indonesia.

Sepeda motor sebagai lambang kegetiran manusia

Dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu Jilid I dan II, sepeda motor senantiasa hadir ketika Pramoedya Ananta Toer membabar kegetiran hidup sebagai manusia. Lebih-lebih saat dia baru menapaki dunia kepenulisan profesional. Atau, dalam suasana yang lebih mencekam, layaknya sangkakala, deru mesin yang terdengar menandai kengerian penyiksaan massal tapol di “Tefaat Pulau Buru”.

“Kemudian lagi seorang Serma datang dengan sepeda motor. Naik ke loteng. Wajahnya tegang. Perintah: jangan keluar dari sini! Keadaan genting. Sesuatu telah terjadi.”

“Pramoedya Ananta Toer(ing)” atau selanjutnya disebut Toering memilih strategi bersepeda motor lantaran dinilai lebih lentur dalam memilih rute dan persinggahan.

Hasilnya seperti ini. Umumnya, perjalanan dari Candi Prambanan ke Blora yang berjarak 164 kilometer bisa ditempuh 4 jam. Karena “lentur” secara rute, kami menempuh jarak 266 kilometer dan memerlukan waktu 12,5 jam. Ada selisih 100 kilometer lebih renggang dan 8,5 jam lebih lama.

Saya memulai catatan perjalanan Toering di bawah Tugu Sugeng Tindak yang segaris lurus dengan bangunan Candi Prambanan. Etape pertama kami adalah Taman Sriwedari yang berada di jantung Kota Surakarta.

Menuju Sriwedari

Di tempat pergumulan budaya elite dari berbagai etnis masa kolonial ini, kami menunggu 2 anggota yang tertinggal. Jika Pramoedya Ananta Toer bermotor saat divorce, 2 anggota Toering yang tertinggal itu sepasang anak muda yang baru sepekan menikah. Tampaknya, Toering menjadi pernyataan romantis ganjil mereka untuk sebuah bulan (minggu) madu.

Sriwedari adalah situs terpenting bagi politik kebudayaan Pramoedya Ananta Toer. Pada kongres pertama Lekra di Sriwedari pada akhir Januari 1959, Pram berpidato dan selanjutnya dia berada dalam barisan sastrawan dan pekerja budaya progresif.

Setelah anggota lengkap 6 orang, kami menuju tujuan selanjutnya ke Karanganyar. Tujuan kami hanya 2, yaitu Pemakaman Umum Ngaliyan persemayaman Amir Sjarifoeddin atau meminjam istilah Rudolf Mrazek “pahlawan yang mungkin”, dan Astana Giribangun, yang menjadi kompleks pemakaman Soeharto yang digadang-gadang bakal dipahlawankan.

Permenungan ala Pramoedya Ananta Toer

Dari Karanganyar, kami memacu sepeda motor lebih ke utara. Menuju Ngawi mampir ke Museum Trinil, dan selanjutnya bermalam di rumah seorang kawan di Bojonegoro yang tak jauh dari tepian Bengawan Solo.

Kemudian, tepat pada hari seabad Mamuk (sapaan masa kecil Pramoedya Ananta Toer) dilahirkan, kami bertekad menuntaskan 87 kilometer tersisa, menuju Jipang, Cepu, dan tujuan utama: Kota Blora. Di etape akhir ini, kami tempuh perjalanan dengan membelah belantara jati yang mayoritas milik Perhutani.

Pembaca, kami tidak sekadar melancong. Meminjam istilah Pramoedya Ananta Toer, kami melakoni “Permenungan dan Perjalanan”. Tentu, masing-masing anggota yang berjumlah 6 orang itu memiliki ketertarikannya sendiri. Masing-masing menginternalisasi pengalaman meletihkan dari satu persinggahan ke persinggahan lain, hingga ke halaman rumah dari mana hayat Pram bermula.

Permenungan dan perjalanan

Saya berangkat dari sisi utara Candi Prambanan berjarak 15 menit bersepeda motor santai. Motor matik putih dari perusahaan otomotif yang sama yang iklannya dimuat di lembaran koran yang diasuh Pramoedya Ananta Toer saya pacu melintas hamparan sawah yang terpotong oleh garapan jalan tol Jogja-Solo. Sepelemparan batu dari proyek itu terdapat Pasar Nasakom, sebuah situs bukti cairnya kondisi sosial-politik.

Maklum, daerah ini merupakan bekas areal perkebunan Kolonial. Bahkan, berdasar peta tahun 1903 keluaran perusahaan rel kereta di Jawa Tengah (Nederlands-Indische Spoorweg-Maatschappij), titik rumah saya berdiri merupakan bekas Pabrik Gula Prambonan.

Pembangunan jalan tol dan permukiman yang kian melesat berakibat tersunatnya areal persawahan Manisrenggo saban tahun. Keadaan semakin miris kala kerugian menerpa petani lantaran musim yang tidak bisa diprediksi—imbas krisis iklim.

Dulu, saat baru saja menjadi manusia komuter demi mengasah akal, setiap belokan kiri terakhir sebelum sampai ke rumah, ganda atau aroma tembakau yang khas menyeruak mengambil tempat gas monoksida yang panas terhirup hidung sepanjang Jalan Solo. Lima tahun terakhir ganda itu menghilang berganti pemandangan beton yang semuanya tipikal, hunian anyar warga mendekap peradaban.

Areal persawahan yang semakin sempit di tempat asal saya berbanding terbalik dengan kondisi di daerah Karanganyar, Sragen. Di sepanjang jalan yang cenderung sepi menuju Museum Trinil di Ngawi pandangan mata disuguhi “hamparan kilau keemasan” padi.

Tidak jarang saya beradu pandang dengan para petani yang sedang menimbang padi yang telah dibabat sebelum diangkut barisan truk-truk. Atau saat petani sedang merontokkan biji gabah di bahu jalan.

Ngawi yang kini berbeda

Betapa kagetnya saya. Betapa berbedanya apa yang saya saksikan di sepanjang Toering Karanganyar-Sragen dengan apa yang terjadi di desa saya. Saya hampir sudah tidak pernah melihat orang mengangkut padi dari sawah ke rumah dengan truk, melainkan kol. Volume hasil panen di kampung saya telah berkurang sangat drastis.

Belum selesai ketakjuban atas samudera padi di Sragen, saya menyaksikan Ngawi yang berbeda sama sekali. Ngawi, sebuah nama kawasan yang menjadi pembuka novel Umar Kayam yang masyhur, Para Priyayi, memaksa kepala saya mendongak saat melintas areal hutan jati. Dari Sragen ke Ngawi, dari padi ke jati.

Biasanya deretan pohon yang kayunya berharga mahal itu hanya saya pandang di balik kaca bus. Ternyata kayu itu tampak lebih kokoh dalam pandangan mata telanjang dan jarak yang lebih dekat saat bersepeda motor. Sepanjang 111 kilometer perjalanan dari Ngawi hingga Blora, saya hanya bisa takjub sembari bertanya kepada kawan yang memegang stang tentang pemanfaatan, perawatan, dan tetek bengek yang cukup efektif mengusir pantat yang panas.

Keinsafan

Pramoedya Ananta Toer(ing) sampai di rumah masa kecil Pramoedya tak lama setelah azan Zuhur berlalu. Rumah itu sangat sepi. Pintu besi tertutup rapat. Tampak 4 atau 5 ekor kambing berkeliaran di depan rumah.

Kami masuk. Setelah beramah-tamah dengan Bu Sus, istri Soesilo Toer, kami meminta izin mengenang Pramoedya Ananta Toer dengan cara menggelar Klub Baca Radio Buku.

Secara bergiliran, 6 orang anggota “Toering” membaca “Jang Sudah Hilang”, cerita pertama dalam kumpulan cerpen bertajuk Tjerita dari Blora. Sebuah cerita kenangan Mamuk kecil yang berlatar sama dengan tempat di mana kami membacanya kini. Terasa antara teks dan konteks tak berjarak. Selama 2 jam pembacaan, keduanya terlipat dan saling memeluk.

Sayang, kami hanya mendapatkan ekor dari pembukaan acara Festival Blora: Se-Abad Pram yang digelar di Rumah Dinas Bupati. Berbeda segalanya dengan di rumah Pramoedya Ananta Toer yang situasinya, meminjam judul cerita Pram yang lain, Sunjisenjap di Siang Hidup, di Rumah Dinas penuh manusia. Mantan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid dan penulis muda Dhianita Kusuma Pertiwi baru saja selesai memberikan ceramah kebudayaan perihal Pram.

Termasuk, yang kami dapatkan adalah ekor cerita dari ditundanya pemancangan tiang “Jalan Pramoedya Ananta Toer”. Dari kabar yang berseliweran yang bisa ditangkap kuping yang sudah sangat lelah ini, ada penolakan keras dari Pemuda Pancasila dengan tembusan Kodim 0712, Yonif 410, Korem 073, hingga Kodam IV Diponegoro, dan pemangku kebijakan lain di Blora.

Artinya, surat digital yang berseliweran di media sosial sebelum rombongan Pramoedya Ananta Toer(ing) berangkat bukan gertak lada. Pihak penyelenggara Se-Abad Pram ternyata jirih dan memilih untuk menunda ketimbang ngotot dan ribut.

Pemuda Pancasila keberatan lantaran pemancangan jalan menggunakan nama seorang “radikal kiri”. Mereka tak peduli sekalipun si “radikal kiri” itu putra utama yang mengorbitkan nama Blora ke jagat kesusastraan.

Blora menolak Pramoedya Ananta Toer

Memang agak ngadi-ngadi Pemuda Pancasila ini. Si “radikal kiri” ini tampaknya hanya ada di tiang nama itu. Sementara, si “radikal kiri” ini boleh hadir dalam pameran seni rupa di Blora Creative Space; si “radikal kiri” ini boleh tampil dalam “dramatic reading” di SMPN 5 Blora yang dalam cerita-cerita Pramoedya Ananta Toer ditulis sekolah dasar Instituut Boedi Oetomo; dan si “radikal kiri” ini boleh tampil di Lapangan Kridosono dalam gebyar konser musik bertajuk “Anak Semua Bangsa”.

Toering ini kemudian insyaf, Pramoedya Ananta Toer yang dituding si “radikal kiri” tidak boleh mengaspal di jalan raya, sementara di luar aspal jalan boleh-boleh saja. Tindakan dari Pemuda Pancasila Blora dan simpul “kekuatan besar tak kasat mata” di belakang mereka makin meneguhkan apa Ruth Indiah Rahayu dalam “Dialog Kebudayaan: Indonesia yang Dibayangkan Pramoedya Ananta Toer” pada 7 Februari bahwa Pram senantiasa berada di antara garis kontradiksi. “Dialektis,” kata Remco Raben, guru besar Universitas Amsterdam, Belanda.

Pribadi besar yang dicintai sekaligus dibenci

Atau, dalam ungkapan Muhidin M. Dahlan di forum yang sama dengan Ruth dan Remco, Mamuk adalah pribadi besar yang selalu berada dalam perjumpaan 2 situasi: yang satu mengelu-elukan setinggi zenith, satunya lagi membencinya hingga ke titik nadir. Seperti Pemuda Pancasila di Februari 2025, seperti “massa rakjat” pada 13 Oktober 1965 dalam kliping yang ditik ulang dari koleksi perpustakaan Elsam Jakarta di bawah ini:

Rumah Pramudya digrebeg

“Djakarta, (Yudha) – Massa rakjat Ibukota jang sedang kerandjingan menumpas gerombolan kontra revolusioner “G. 30 S”. Rabu malam kemarin telah mendatangi rumah sastrawan Lekra terkenal, Pramudya Anantatur jang terletak di gang Rawamangun IV. Akibat serbuan massa rakjat ini seluruh isi rumah djuga genting dan djendela2 katjanja mendjadi hantjur. Massa rakjat dalam aksinja tersebut kemudian melakukan pula penggledahan2 dan berhasil menemukan. Biblliotik jang terdiri dari buku2 tebal berasal dari Musium Negara Djakarta.”

(Berita Yudha, Jumat 15 Oktober 1965)

Penulis: Putro Wasista Hadi

*Esai ini pertama kali dimuat di Mojok.co dengan tajuk yang sama pada 8 Februari 2025.

Tepat pada 13 Februari 2025, Perjanjian Giyanti berusia 270 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Namun, selama itu pula, ada nggak, sih, yang bertanya kenapa perjanjian tersebut dilakukan di bawah pohon beringin di tengah sawah? Mengapa perjanjian sepenting itu tidak dilakukan di kawasan kerajaan atau benteng milik VOC atau minimal di rumah warga?

Pikiran semacam itu memukul-mukul isi kepala tatkala saya dan 5 kawan sedang melakukan perjalanan bermotor ke Blora menyambut Seabad Pramoedya Ananta Toer yang digelar pada 6 Februari. Dalam perjalanan yang bertajuk “Pramoedya Ananta Toering”, secara tak sengaja kami melipir ke situs Perjanjian Giyanti seusai berziarah di makam Amir Sjarifuddin di Ngaliyan.

Betapa terkejutnya saya. Pasalnya, dalam iring-iringan motor, saya yang berada di barisan terakhir, melihat kawan-kawan lain berbelok ke arah situs itu. Awalnya, saya kira tempat tersebut semacam kuburan pahlawan atau tokoh yang dikeramatkan. Ternyata, sebuah petilasan.

Selama 4 tahun belajar sejarah di salah satu kampus negeri di Yogyakarta, baru kali ini saya menginjakkan kaki di tempat “sakral” ini. Selama ini, saya memahami lokasi pembagian wilayah kerajaan Mataram Islam menjadi 2 hanya dari teks buku.

Di lokasi sakral ini tumbuh 2 pohon beringin tua yang rindang. Akarnya membelit ke mana-mana, termasuk memeluk batu berbentuk bulat tak beraturan. Di bagian tengah, terdapat batu menyerupai meja. Batu itulah yang diklaim sebagai alas di mana perjanjian diteken.

Munculnya Perjanjian Giyanti

Sekilas, Perjanjian Giyanti muncul bukan tanpa sebab. Perjanjian ini lantaran Pakubuwana III, anak dari Pakubuwono II yang memiliki nama kecil Raden Mas Suryadi, merasa terusik dengan Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwono II, yang meminta jatah tanah kerajaan.

Gara-gara permintaan yang tidak dituruti, Mangkubumi akhirnya ikut bergabung dengan kubu Raden Mas Said yang telah melakukan pemberontakan lebih dulu. Pemberontakan ini kemudian membuat Pakubuwana III merasa ketar-ketir. Dia tentu khawatir statusnya sebagai raja bakal dikudeta oleh pamannya.

Hingga akhirnya, Pakubuwana III merasa perlu mengamankan status quo. Perjanjian dengan sang paman pun dibikin.

Melihat konflik keluarga kerajaan ini, perusahaan dagang asal Belanda, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), ikut cawe-cawe dan nimbrung. Dengan kata lain, VOC bertindak sebagai pihak ketiga.

Berlokasi di Dusun Kerten, Kelurahan Jantiharjo, Karanganyar, tercetuslah kesepakatan yang melahirkan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Garis demarkasi dua kerajaan ini adalah Sungai Opak.

Di bagian timur sungai tersebut wilayah milik Pakubuwana III yang berpusat di Surakarta. Sedang, di bagian barat sungai, tanah diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Sosok inilah yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono, raja pertama Kasultanan Ngayogyakarta.

Metode Pramoedya Ananta Toer

Sampai di situ dulu cerita sejarahnya karena esai perjalanan ke Blora ini sesungguhnya tentang sosok Pramoedya Ananta Toer dan bukan hafalan apa isi Perjanjian Giyanti.

Pramoedya Ananta Toer dihadirkan di sini tentu saja bukan pihak keempat setelah VOC. Pram menarik ditampilkan justru sebagai metode karena betapa ganjilnya lokasi perjanjian yang punya konsekuensi serius atas keutuhan Kerajaan Mataram. Bayangkan, siapa yang bisa menjawab mengapa perjanjian sepenting itu dilakukan di bawah pohon, di tengah sawah pula?

Bayangkan, 2 elite bangsawan janji ketemuan di tempat sangat jauh dari tembok kerajaan. Mengajak-ajak pihak VOC lagi. Jelas ini bukan acara darma wisata ke pinggiran kota, menikmati wisata agraris di tengah perladangan yang jauh dari rumah penduduk.

Demistifikasi Pram

Metode Pramoedya Ananta Toer yang saya maksudkan adalah demistifikasi. Sebuah ikhtiar untuk membabat unsur-unsur “gaib”, “ganjil”, dan “mistikal” dalam penarasian sejarah. Pram adalah sastrawan linuwih dan ahli mempergunakan pisau demistifikasi ini dalam membaca ulang premis sejarah yang kadung diterima apa adanya tanpa tanda tanya serius.

Dengan metode Pramoedya Ananta Toer, kita bisa simulasikan jalannya Perjanjian Giyanti ini. Pihak pertama perwakilan dari Pakubuwana III beserta rombongan. Pihak kedua adalah mereka yang berada di dalam sirkel Mangkubumi. Lalu, pihak ketiga, bisa disebut sebagai saksi, adalah VOC.

Lalu, perjanjian pun direncanakan dan perlu waktu dan lokasi musyawarah. Dipilihlah titik di bawah pohon beringin yang berada di Dusun Kerten itu.

Perkara tempat ini sangatlah mengganggu. Dusun Kerten ini tak ada istimewanya. Bukan tempat yang keramat. Atau, misalnya, punya jejak leluhur Mataram yang lebih jauh. Atau juga, kawasan ini bukan wilayah yang secara transportasi mudah dilewati karena tak ada jejak pabrik perkebunan di sini.

Belum lagi masalah jarak. Dari Kasunanan Surakarta hingga ke lokasi perjanjian itu bukan main jauhnya. Kalau membuka Google Map, ketemu angka 19 kilometer. Jarak sejauh itu bukan perkara enteng yang ditempuh dengan jalan kaki atau berkendara dengan bendi. Belum lagi, bangsawan yang terbiasa dengan budaya tandu sangat sulit diajak kegiatan yang membutuhkan keringat dan kesukaran.

Untuk 2 hal itu saja, lokasi dan jarak, titik situs Perjanjian Giyanti itu sulit diterima. Makin absurd kalau kita tambahkan soal waktu. Apakah pihak-pihak yang berjanji itu tidak memikirkan bahwa Februari dalam kalender perubahan musim di Jawa dan sekitarnya masih berada dalam musim penghujan.

Bayangkan saja, saat perjanjian berlangsung secara outdoor, eh, tiba-tiba turun hujan lebat. Betapa berisikonya.

Subjek yang Perlu Dipertanyakan

Demistifikasi ala Pramoedya Ananta Toer menjadikan “Perjanjian Giyanti” bukan saja sebagai sebuah peristiwa sejarah, tetapi subjek yang mesti dipertanyakan. Apakah situs perjanjian itu adalah lokasi yang fiks atau hanya simbolisasi yang dibikin jauh belakangan sebagai sebuah monumen yang artinya bisa dipindah di mana saja. Atau, monumen itu sekadar gimik agar ada “sertifikat luar ruang” yang bisa dilihat semua orang. Entahlah.

Sastrawan yang diperingati dalam #SeabadPram memberi kita keberanian berlipat-lipat mempertanyakan apa saja yang tak beres. Apalagi, hal itu dikeluarkan oleh penguasa. Pramoedya Ananta Toer getol menolak segala sesuatu yang berbau ketidakjelasan. Hal-hal mistik dan mitos ia sapu bersih dari jagat berpikirnya.

Di atas jok motor yang keras, saya ingat paragraf Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1995):

“… lebih seribu tahun lamanya wayang mengajarkan: bahkan para dewa pun bisa salah, bisa keliru, tidak kalis dari ketololan, dan: korup! Apalagi brahmin, satria, waisyia dan sudra. Dan paria tak lain dari ujung terakhir deret hitung.”

Saya ulangi, dewa saja bisa salah, apalagi raja, terlebih lagi sultan.

Pemikiran Pramoedya Ananta Toer

Pramoedya Ananta Toer, secara demonstratif, mengupayakan demistifikasi sejarah itu pada cerita Arok Dedes dan Mangir.

Pram mengajak pembaca untuk memahami bahwa bukanlah kesaktian keris Empu Gandring yang membikin Tunggul Ametung dikudeta Arok. Empu Gandring, dalam pembacaan Pram, adalah pemilik pabrik persenjataan. Siapa yang menguasai senjata dan logistik, dia yang berkuasa.

Begitu juga dalam penceritaan Mangir, Pramoedya Ananta Toer lagi-lagi melabrak apa yang disampaikan dalam cerita babad. Ini menurutnya sama sekali tidak masuk akal. Upaya demistifikasi cerita Mangir ini terlihat dari sosok Baru Klinting.

Dalam cerita yang beredar umum di masyarakat yang kemudian didukung budaya pop film seperti Banteng Mataram (1983), Baru Klinting adalah nama tombak sakti Ki Ageng Mangir Wanabaya. Tetapi, Pram justru menganggap Baru Klinting adalah sosok panglima perang alias tangan kanan Ki Ageng Mangir.

Begitulah, memperingati seabad hadirnya Pramoedya Ananta Toer dengan segenap karya tulisnya yang menggugah pikiran sekaligus usaha kita mengkaji metode kerjanya dalam berhadapan dengan sejarah masa lalu. Pram tak ada keraguan untuk menyiangi segala gulma yang membelit pohon sejarah.

Jadi, apa kabar dengan situs Perjanjian Giyanti? Siang itu, kami terus bermotor ke timur, ke Blora, sembari memikirkan kata-kata Pramoedya Ananta Toer yang ini: “… bahkan, dewa pun bisa tolol dan korup.”

Penulis: Sunardi

*Esai ini pertama kali dimuat di Mojok.co dengan tajuk yang sama pada 7 Februari 2025.

Sabtu 20 September 2025 lalu, Sunmory turut dalam lokakarya dan tur di Museum Dewantara Kirti Griya (MDKG). Tur ini diadakan oleh Laboratorium dan Perpustakaan Ilmu Sejarah UNY. Bukan hanya para mahasiswa, kegiatan ini juga diikuti khalayak umum penggandrung sejarah.

Lokakarya dan tur ini didorong karena Laboratorium dan Perpustakaan Ilmu Sejarah telah mengalihwanakan bundel-bundel majalah Tamansiswa, Poesara. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi wahana agar sirkulasi belajar sejarah tak melulu di dalam kelas dan diakses oleh para mahasiswa saja. Singkatnya: ini menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat bagi Ilmu Sejarah UNY.

Meski lokasi kunjungan berada di bekas kediaman Ki Hadjar Dewantara, kegiatan ini bukan untuk mengelu-elukan pribadinya saja. Setelah berkeliling ke bilik-bilik ruang yang memajang ragam barang tinggalan Dewantara —foto, lukisan, koper, rak buku— di bangunan pertama MDKG, kami pun masuk ke bagian ruang yang menyimpan gagasan raya pendidikan Tamansiswa: perpustakaan.

Tidak seperti kebanyakan museum di Yogyakarta, MDKG memang ditopang ribuan pustaka yang tersimpan di perpustakaan mereka. Dewantara adalah seorang jurnalis, ia menulis di banyak surat kabar semasa hidup. Ia bahkan pernah disepak keluar Indonesia saat menulis “Als ik Nederlander was”, tulisan satir kepada pemerintah kolonial pada 1913. Maka tak heran bila bangunan tinggalannya dipenuhi ribuan pustaka, apalagi Dewantara berkecimpung di gelanggang pendidikan yang mestilah betumpu pula pada pustaka

Di perpustakaan itu, lemari kayu ditata berjajar rapi; memanjang. Ada bermacam majalah di sana, tapi Poesara adalah yang paling sohor. Majalah itu mengandung buah pikir pendidikan Tamansiswa. Mata kami lekas tertumbuk pada deretan bundel majalah bertuliskan Poesara yang disusun rapi.Nah, itu dia!

Edisi perdana Poesara terbit pada Oktober 1931. Di bawah direksi dan redaksi Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta. Poesara terbit sebagai organ resmi Tamansiswa, kecuali pada situasi seperti pendudukan Jepang dan Proklamasi. Selain itu, ada juga majalah Siswa Nusantara, majalah untuk ekspresi siswa di seluruh Indonesia; Wasita; Suluh Pendidikan dan banyak lagi. Pada masanya, majalah-majalah ini rutin didistribusikan ke sekolah-sekolah.

Kelak, di lembar-lembar Poesara tergelar ruang perbebatan ihwal pendidikan kepada seluruh anggota Tamansiswa. Seperti dalam Poesara, edisi Januari 1935, begini bunyi salah satu tulisan Dewantara:

“Kemerdekaan Diri, jang memberi pengoeasa loeas pada masing-masing manoesia itoe, moedah menimboelkan rasa-diri, jang djika tidak didjagai, laloe akan bersaingan dengan asa dirinja orang lain; rasa diri ini laloe gampang mempertoemboehkan rasa kepentingan diri, jaitoe rasa egocentrisch dan rasa kemoerkaan-diri atau egoisme. Disinilah datangnja keroesakan tertib-damai.”

Dewantara emoh jika Tamansiswa hanya diisi oleh anggota yang tak bersemangat guru. Ia tegaskan, bahwa sekadar cakap dan pandai tak cukup kalau nirempati. Menurutnya, kepribadian seperti inilah –kepribadian nirempati itu— yang akan menimbulkan “pragmatisme, sekadar demi uang, proyek, dan jabatan”.

Dewantara sendiri tidak menulis buku babon, tapi pikiran-pikirannya tertuang di dalam lembar-lembar Poesara. Dalam bahasa Jawa, Poesara berarti “pengikat”; tujuannya adalah sebagai “penunjuk” –pandu bagi para pamong di Tamansiswa.

Namun Poesara dan ragam majalah, buku, maupun surat-menyurat koleksi MDKG tidak steril dari ancaman. Menurut Agus Purwanto, pegawai MDKG, jika tidak dikelola dengan baik, ragam arsip-arsip tadi rentan mengalami kerusakan. Maka itu, alihwahana menjadi salah satu jawaban bagi MDKG dalam pengelolaan arsip. “Kini, ada 70 manuskrip surat-surat sudah terdigitalisasi dengan DPAD dan Wikimedia,” kata Agus. Namun, belum seluruh koleksi terdigitalkan dengan baik.

Sementara itu, kertas-kertas Poesara telah menguning; tinta memudar, dan tak banyak orang berkesemparan membaca secara langsung. Padahal, kata Eka Ningtyas, Kepala Laboratorium dan Perpustakaan Ilmu Sejarah, setiap halaman Poesara menyimpan energi zaman yang begitu kuat: semangat merdeka, mendidik, dan membangun bangsa.

Maka itu, proyek digitalisasi yang diampu oleh Laboratorium dan Perpustakaan Ilmu Sejarah UNY juga memikul tanggung jawab untuk menghidupkan kembali Poesara sebagai arsip pengetahuan–pendidikan Indonesia.

Poesara yang telah terdigitilsasi kemudian diunggah di situs kembarasastra.com yang dikembangkan oleh Laboratorium dan Perpustakaan Ilmu Sejarah UNY. Belum seluruh edisi terunggah, tapi akan bertumbuh secara berkala, merentang pada bendel terbitan paling awal 1931 hingga terakhir 2011. Bukan hanya Poesara, juga terdapat majalah Tamansiswa lainnya seperti Sedio-Tomo dan Wasita.

Menurut Eka, digitalisasi yang timnya lakukan bukan sekadar perkara teknis. Proses alihwahana juga menghasilkan debat dan peluang. Ia dan timnya yang terdiri dari para mahasiswa Ilmu Sejarah tak mau terjebak pada otomasi belaka. “Jangan sampai digitalisasi hanya sebatas otomasi,’” wanti-wanti Eka. Laboratorium dan Perpustakaan Ilmu Sejarah tak mau jika digitalisasi arsip hanya jadi sekadar target.

Hal terpenting, harap Eka, adalah bagaimana arsip digital tetap memiliki roh melalui respons jiwa zaman melalui komentar —baik melalui relasi isu kontemporer maupun pribadi. Dengan demikian, arsip digital tak menjadi benda mati, dan “tetap terkait dengan komunitas pendidik, murid, dan masyarakat yang menjadi pewaris sah gagasan.”

Oleh: Putro Wasista

Editor: AS Rimbawana

Jalan-jalan ke tempat bersejarah bukan sekadar menikmati panorama. Ada juga kisah di sana yang bisa dituliskan.

Itulah alasan Sunday Morning History (Sunmory) hadir, yakni untuk mengajak semua orang menjelajahi berbagai tempat yang punya nilai sejarah dan budaya; berikut menganyam kisahnya.

Bagi Sunmory, belajar itu tak melulu di ruang kelas, tapi juga perlu turun ke jalan. Termasuk melihat mereka yang kerap diabaikan: gigir sungai, tumpukan sampah, pinggiran benteng keraton.

Sunmory akan menjadi wadah buat mengembangkan diri. Bukan cuma sekadar sarana diskusi, komunitas ini ke depannya juga bakal menjadi tempat menggembleng cara kita bernarasi.

Itulah semangat Sunmory. Di bawah payung Kolektif Radio Buku, kami ingin mengajak kalian semua merengkuh hidup yang men sana in corpore sano —di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat.

Subscribe now